Pemerintah belum menetapkan peristiwa banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan peristiwa banjir di Sumatera masih berkategori bencana daerah tingkat provinsi.
Ia memberikan gambaran bencana nasional sejauh ini ketika pandemi Civid19 dan tsunami di Aceh. “Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004,” ujar Suharyanto saat konferensi pers via YouTube BNPB, Jumat (28/11/2025).
Suharyanto mengungkapkan kondisi di lapangan telah terkendali ketika hujan berhenti. Ia menduga kesan terjadinya krisis dan menengangkan berasal dari informasi yang menyebar di media sosial. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” ucapnya.
Pihaknya juga membandingkan mengenai jumlah korban terjadinya bencana nasional. “Mungkin dari skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini,” kata Suharyanto.
Hingga Jumat (28/11/2025) sore, BNPB mencatat total 174 orang meninggal dan 12.546 kepala keluarga mengungsi akibat banjir Sumatera.
Banjir Sumatera akibat hujan ekstrem
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Dyah Murtiningsih menjelaskan banjir Sumatera dipicu hujan ekstrem akibat siklon tropis. Ia menyoroti sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
“Sebagian besar wilayah DAS didominasi areal penggunaan lain. Nah, APL ini meliputi pertanian, organisasi, perkebunan, dan pertambangan,” kata Dyah dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Janjikan evaluasi pengelolaan hutan
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebut akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mitigasi. Pihaknya menjanjikan rehabilitasi lahan kritis di kawasan DAS yang didominasi APL.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan, meskipun sebagian besar berada di APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.