Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan.
“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Eddy yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan bahwa partainya bersikap terbuka terhadap berbagai opsi dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Menurutnya, tujuan utama dari setiap pilihan sistem adalah memastikan representasi rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperkuat kualitas demokrasi.
“Pada prinsipnya PAN selalu terbuka dengan semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” ujarnya.
Selain itu, Eddy turut menyoroti persoalan politik uang yang masih kerap mewarnai pemilihan langsung di berbagai tingkatan. Ia menilai praktik tersebut menjadi tantangan serius dalam demokrasi elektoral di Indonesia.
“Kita harus jujur melihat bahwa money politics terjadi di semua level, di semua tahapan pemilihan langsung. Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa. Tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” ungkapnya.
Wacana pilkada tidak langsung kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir seiring evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang dinilai memerlukan biaya tinggi dan rentan terhadap praktik transaksional.
Sejumlah pihak menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat memperkuat prinsip musyawarah, sementara pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi daerah.