Amerika Serikat kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang sejak lama menjadi fondasi demokrasi modern: apakah kekuasaan negara tetap tunduk pada hukum atau justru hukum yang dikorbankan demi kepentingan kekuasaan? Pertanyaan ini mengemuka seiring langkah-langkah Presiden Donald Trump dalam kebijakan luar negeri, khususnya terkait Venezuela.
Isu ini bukan semata perbedaan preferensi politik antara Partai Republik dan Demokrat. Ia menyentuh inti konstitusionalisme Amerika Serikat, tentang pembatasan kekuasaan eksekutif, peran Kongres, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Cara sebuah negara adidaya menggunakan kekuasaannya akan selalu menjadi cermin bagi kualitas demokrasinya sendiri.
Pernyataan mantan Presiden Barack Obama yang meragukan kepantasan moral dan etika Trump sebagai presiden kembali relevan. Bukan dalam konteks personal, melainkan dalam cara kekuasaan dijalankan, dibenarkan, dan dipertanggungjawabkan atas nama kepentingan nasional.
Pola lama politik luar negeri
Sejarah politik luar negeri Amerika Serikat menunjukkan pola yang relatif konsisten. Negara-negara yang dianggap tidak sejalan atau menghambat kepentingan strategis Washington kerap menjadi sasaran tekanan politik, ekonomi, hingga militer. Irak, Libya, Suriah, dan Afghanistan menjadi contoh bagaimana intervensi eksternal sering kali berujung pada runtuhnya tatanan negara, konflik berkepanjangan, serta penderitaan rakyat sipil.
Dalam banyak kasus, keberhasilan mengganti rezim tidak diikuti oleh stabilitas politik dan kesejahteraan sosial. Kekosongan legitimasi justru melahirkan fragmentasi kekuasaan dan konflik baru. Pelajaran ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam membaca langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Negara Amerika Latin itu telah lama berada dalam krisis ekonomi dan politik. Tekanan internasional dan konflik internal menjadikannya rapuh. Setiap bentuk intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, berpotensi memperdalam ketidakstabilan yang sudah ada.
Venezuela di persimpangan politik
Pasca melemahnya kekuasaan Nicolás Maduro, Venezuela menghadapi dua kemungkinan utama. Pertama, terjadinya kekosongan kekuasaan akibat lemahnya legitimasi baik dari pendukung rezim lama maupun dari oposisi. Kondisi ini berisiko memicu fragmentasi elite, konflik horizontal, dan gelombang pengungsi yang berdampak luas pada kawasan Amerika Latin.
Kedua, muncul konsolidasi kekuasaan di bawah figur pewaris rezim dengan dukungan sebagian elite domestik dan sokongan kekuatan global tertentu. Skenario ini mungkin menciptakan stabilitas administratif, tetapi tetap menyisakan persoalan legitimasi politik dan kedaulatan nasional. Venezuela berpotensi menjadi arena baru pertarungan geopolitik global, alih-alih keluar dari krisis.
Dalam kedua skenario tersebut, rakyat Venezuela berada pada posisi yang paling rentan. Kepentingan mereka kerap tenggelam di tengah tarik-menarik kekuatan internal dan eksternal.
Dampak balik bagi politik domestik AS
Langkah Amerika Serikat di Venezuela tidak hanya berdampak di luar negeri, tetapi juga memantul ke dalam politik domestik AS. Kritik terhadap Trump menguat, terutama terkait tuduhan penggunaan kekuasaan eksekutif tanpa pengawasan memadai dari Kongres.
Dalam sistem ketatanegaraan Amerika, kebijakan luar negeri memang memberi ruang besar bagi presiden, tetapi tidak tanpa batas. Ketika batas-batas tersebut diperdebatkan atau dianggap dilampaui, wacana pemakzulan (impeachment) menjadi konsekuensi politik yang mungkin muncul, meskipun realisasinya sangat bergantung pada konfigurasi kekuatan di Kongres.
Terlepas dari apakah pemakzulan benar-benar terjadi, legitimasi politik presiden tetap menjadi taruhannya. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan di Venezuela akan membentuk persepsi publik tentang apakah Trump bertindak sebagai penjaga hukum dan demokrasi atau justru sebagai simbol kekuasaan yang minim akuntabilitas. Langkah Trump dalam mengorkestrasi Venezuela ke depan akan menentukan kelanggengan kursi kepresidenannya.
Amerika yang sedang diuji
Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kepemimpinan Trump, melainkan institusi demokrasi Amerika Serikat itu sendiri. Apakah mekanismechecks and balancesmasih bekerja efektif? Apakah hukum internasional masih menjadi rujukan dalam kebijakan luar negeri? Dan sejauh mana demokrasi mampu membatasi presidennya sendiri?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan posisi moral Amerika Serikat di mata dunia. Klaim sebagai pelopor demokrasi akan kehilangan makna jika kekuasaan dijalankan tanpa kendali hukum yang jelas.
Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan besar tidak runtuh semata karena tekanan eksternal, melainkan juga karena pengabaian terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar keberadaannya. Amerika Serikat kini berada di persimpangan penting antara mempertahankan supremasi hukum atau membiarkan kekuasaan berjalan tanpa batas.
Apapun hasil konstelasi politik di Venezuela, dampaknya akan melampaui satu rezim atau satu presiden. Tidak hanya Venezuela yang mendapat imbas buruk dari intervensi Amerika Serikat di bawah Trump, tetapi juga posisi Trump sendiri dan stabilitas politik domestik Negeri Paman Sam.
Lebih dari itu, keputusan berani dan beresiko Trump untuk mengobrak-abrik Venezuela dengan menangkap Presiden Maduro akan membentuk arah tata dunia serta kualitas kepemimpinan global Amerika Serikat pada masa mendatang. Komunitas internasional akan mempertanyakan kredibilitas pemerintahan Trump dalam menjaga tatanan hukum internasional dan demokrasi. Tendensi ‘polisi dunia’ Amerika Serikat juga menuai banjir kritik dan kecaman dari banyak negara, termasuk negara-negara anggota NATO.
