Pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar, Sabtu (22/12/2025), Bahlil Lahadalia menggulirkan isu pilkada oleh DPRD. Pilkada tidak langsung ini sebenarnya agenda lama yang sering digaungkan Golkar. Namun, kali ini strategi Bahlil dan kawan-kawan cerdik. Mereka mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD ketika masyarakat sedang berlibur Natal, tahun baru, dan kuliah.
Tidak ada koinsiden di dalam politik. Semua aksi dan kata dikalkulasi dengan matang. Bahlil dan kawan-kawan tentu memilih momentum liburan panjang ini karena mereka paham bahwa basis masa kritis yang sering melawan otoritarianisme dan pragmatisme elite dan oligarki adalah dunia kampus. Setelah berkeringat sepanjang tahun dengan urusan akademik, warga kampus tentu ingin menikmati waktu rehat tanpa gangguan apapun.
Kekuatan kampus bukan terutama bertumpu pada dosen, melainkan mahasiswa. Maka mendorong pilkada tidak langsung selama liburan panjang tentu akan memuluskan agenda elit, tanpa riak-riak sosial. Terbukti, aksi Profesor Uceng, para guru besar dari berbagai kampus ternama, dan beragam elemen aktivis di UGM pada Kamis (15/1/2026) tidak memiliki banyak massa meskipun kualitas branding isu sungguh substantif dan eye-cathing.
Jika elit politik begitu cerdik memainkan isu dan memenangkan agenda politiknya yang acap kali memasung hak rakyat, dunia kampus, aktivis, dan semua segmen sosial tentu harus lebih cerdas. Kalau gerakan kampus lumpuh akibat liburan panjang, bagaimana caranya kita mencegah pilkada tidak langsung oleh DPRD? Tulisan ini menyodorkan beberapa usulan.
Nostalgia aktivisme masa lalu
Tidak bisa disangkal kekuatan aksi massa dalam meruntuhkan Orde Baru, bertepatan dengan keterpecahan internal kolusi elit dan oligarki di lingkaran Soeharto dan bersatunya berbagai elemen sosial dari berbagai isu (Aspinal, 2013). Banyak partai besar saat ini bahkan mempekerjakan jebolan-jebolan aktivis kala itu. Dampak penyerapan para aktivis oleh partai politik ini tampak pada beberapa produk undang-undang yang pro-rakyat (Mietzner, 2014).
UU 7/2017 tentang Pemilu mengamanatkan kuota perwakilan perempuan pada setiap pemilu legislatif untuk setiap partai harus mencapai 30 persen. Isu HAM juga mendapat sorotan politik ketika aktivis HAM seperti Rachland Nashidik bergabung ke dalam partai politik. Yang paling menakjubkan adalah gerakan buruh mendorong legislasi aneka isu yang memenangkan kepentingan buruh dari pusat hingga penentuan UMP dan UMK kerja di berbagai daerah (Caraway & Ford, 2014).
Namun sayang, berbagai pencapaian di atas adalah kebanggaan masa lalu. Dinamika politik berjalan terus. Agenda desentralisasi dikooptasi elit dan oligarki (Robison & Hadiz, 2013). Ketika elit dan oligarki cepat dan cermat mereorganisasi diri untuk menyesuaikan agenda politik ekonomi mereka dari pusat hingga daerah, kalangan aktivis masih tenggelam di dalam nostalgia merobohkan tembok otoritarianisme Soeharto.
Hari ini pilkada langsung yang merupakan salah satu pencapaian besar dari darah dan keringat para aktivis demokrasi dan kanal penyerapan dan penyaluran hak kedaulatan rakyat hendak diamputasi, tetapi rakyat seakan menerima. Hanya sedikit aktivis yang lantang menolak. Tidak ada teriak-teriak massal di jalan di seluruh sudut Indonesia seperti dulu. Mengapa?
Cara main aktivis terlalu monoton, mudah terbaca. Beberapa tahun terakhir, penyerang utama selalu mahasiswa. Kalangan buruh yang dulu garang, sekarang lemah lembut, terpecah secara internal, bahkan mudah dibajak elit-oligarki setelah menjadi partai. Petani rajin mencangkul, pedagang fokus berjualan, nelayan sibuk berlayar, tanpa berpikir kalau pilkada oleh DPRD justru akan berakibat buruk pada hidup harian mereka.
Kalangan aktivis perempuan, lingkungan, dan berbagai komunitas tidak kelihatan terusik permainan politik Bahlil dan kawan-kawan. Partai politik yang berada di ambang kekalahan telak seperti PDIP dan PKS malah sibuk bermain sendiri dan seolah menunggu waktu kapan diajak gerbong Bahlil untuk bergabung.
PDIP harus menggandeng aktivis
PDIP adalah partai yang paling getol menyuarakan penolakan terhadap wacana pilkada oleh DPRD, tetapi tidak tahu cara melawan. Jika semua partai koalisi pemerintah saat ini bersatu mendukung pilkada tidak langsung, kekuatan kursi DPR PDIP dan semua simpatisannya pasti tidak mampu membendung. Klaim bahwa PDIP memiliki basis konstituen yang militan terfalsifikasi pada Pilpres dan Pilkada 2024.
PDIP menolak dengan bumbu ideologis bahwa pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan dan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Padahal, yang lebih tampak dan mendesak adalah jika pilkada tidak langsung disahkan, yang paling rugi adalah PDIP. Tidak hanya kalah dalam kontestasi pusat, PDIP akan kehilangan peluang untuk menang di semua daerah. Jika semua partai koalisi Prabowo sepakat dan solid hingga ke level daerah, semua kursi kepala daerah dibagi-bagi hanya oleh semua partai koalisi pemerintah.
Mengamati kedaruratan dan potensi kekalahan telak untuk PDIP, seharusnya Megawati dan pasukannya lebih getol membangun barisan perlawanan dengan menggandeng semua elemen sosial dari aktivis kampus, lingkungan, petani, nelayan, pedagang, buruh, dan segmen sosial lainnya. PDIP harus belajar dari kekalahan 2024 bahwa kesombongan dan ambisi menjadi pemenang tunggal justru menenggelamkan kapal besar PDIP.
Diversifikasi dan kapitalisasi isu
Gerakan aktivisme selama ini begitu homogen sehingga berumur pendek. Hanya berputar di antara kalangan kampus, buruh, dan lingkungan. Demonstrasi hanya bertahan satu dua hari atau seminggu. Fragmentasi ini persis adalah letak kelemahan gerakan sosial jalanan yang mudah dieksploitasi elit dan oligarki (Winters, 2011).
Jika ingin mencegah agenda pilkada oleh DPRD, kita harus mengubah strategi.Pertama, otak penggerak dan penyerang jangan diserahkan hanya kepada kampus, apalagi kepada satu dua orang. Memang kalangan akademik lebih kompeten untuk memainkan peranfundamental classusulan Gramsci (Mouffe, 1979), tetapi kita sudah belajar bahwa dunia kampus pun mudah terkontaminasi kekuatan elit dan oligarki.
Kedua, PDIP seharusnya lebih aktif mengorkestrasi seluruh segmen gerakan sosial yang masih sporadis. PDIP memiliki segudang politisi eks kombatan aktivis yang dapat turun ke jalan untuk memanggil kembali semua segmen aktivis yang lama tertidur. Meskipun begitu, menggantungkan harapan pada satu partai akan mudah diamputasi dan ujungnya mengecewakan.
Maka,ketiga, seluruh kelas menengah yangwell-informedharus mendiversifikasi dan mengkapitalisasi isu dengan mengangkat kepentingan berbagai lapisan masyarakat yang tergerus wacana pilkada tidak langsung. Jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh petani atau nelayan, jangan berharap kepala daerah ikut menjaga supply-chainikan dan hasil pertanian.
Keempat, kita harus catat, ingat, dan pastikan semua partai yang mendukung pilkada oleh DPRD tidak kita pilih pada pemilu mendatang. Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan beberapa partai lain harus kita blacklist.
Beberapa usulan di atas jauh dari cukup. Seluruh warga Indonesia harus memeras otak untuk mencegah pilkada tidak langsung. Menyelamatkan demokrasi dari manipulasi elit dan oligarki bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Jika kita ingin tetap hidup nyaman, bermartabat, adil dan ikut mengatur negeri ini, mari menolak pilkada oleh DPRD.
