Air adalah sumber daya kehidupan yang keberadaaanya bergantung pada suatu keputusan politik. Buku Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru yang ditulis Dandhy Laksono dan kawan-kawan menyoroti bahwa perjalanan air dari hulu ke hilir bukan hanya representasi perjalanan hidrologi, tetapi juga perjalanan ideologi dan ekonomi politik.Hal ini mengungkapkan fakta tentang air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar setiap orang, justru menjadi permainan dan komoditi dari mereka yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan. Pada akhirnya, krisis air tidak lagi dapat dilabeli sebagai dampak krisis iklim semata, tetapi juga permainan elitis dan kebijakan karut marut yang mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air.
Di berbagai negara, laporan mengenai krisis air bersih terus meningkat. Krisis ini tidak hanya terjadi di wilayah kering dan semi-kering, tetapi juga di kawasan tropis yang secara historis dikenal memiliki curah hujan tinggi. Ironisnya, krisis air justru berlangsung bersamaan dengan meningkatnya intensitas hujan akibat perubahan iklim global. Bagaimana mungkin dunia mengalami krisis air ketika hujan meningkat? Paradoks ini menunjukkan bahwa krisis air tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ketersediaan alamiah, melainkan sebagai hasil dari kegagalan tata kelola ekologis, sosial, dan politik dalam mengelola air sebagai sumber kehidupan.
Hujan dan degradasi lingkungan
Perubahan iklim telah menggeser pola hidrologi global secara signifikan. Curah hujan tidak lagi hadir secara stabil dan merata sepanjang musim. Justru, kerap terjadi hujan ekstrem berdurasi singkat dan berintensitas tinggi. Kondisi ini membuat air hujan sulit terserap tanah, terutama di wilayah yang mengalami degradasi lingkungan. Alih-alih mengisi cadangan air tanah, hujan deras justru berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir, erosi, dan kerusakan infrastruktur. Dengan demikian, meningkatnya curah hujan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya ketersediaan air bersih, bahkan sering kali justru memperparah kerentanan sosial dan ekologis.
Masalah ini semakin kompleks ketika degradasi lingkungan mempersempit kemampuan ekosistem dalam menyimpan air. Deforestasi, alih fungsi lahan, urbanisasi masif, serta ekspansi pertanian monokultur skala besar telah menghilangkan ruang-ruang resapan air alami. Tanah yang padat, terlapisi beton, dan kehilangan struktur organiknya tidak lagi mampu menahan air hujan. Akibatnya, siklus alami air terganggu: air mengalir cepat menuju sungai dan laut tanpa sempat menjadi sumber kehidupan jangka panjang bagi manusia disekitarnya maupun ekosistem darat. Dalam perspektif ini, krisis air bukan sekadar persoalan iklim, melainkan juga akibat dari model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Pendekatan ekologi politik membantu menjelaskan paradoks ini secara lebih mendalam. Dalam kerangka ini, krisis lingkungan, termasuk krisis air, dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik, bukan semata proses alamiah. Kelangkaan air sering kali diproduksi secara sosial melalui kebijakan, penguasaan sumber daya, dan distribusi yang tidak adil. Air dapat tersedia secara fisik, tetapi tetap langka secara sosial karena aksesnya dibatasi oleh struktur kekuasaan tertentu. Dengan kata lain, krisis air adalah krisis akses, bukan hanya krisis ketersediaan.
Konsep siklus hidro-sosial semakin menegaskan bahwa air tidak pernah mengalir secara ‘alami’ semata. Aliran air selalu dimediasi oleh infrastruktur, teknologi, institusi, dan kebijakan. Bendungan, pipa, sistem irigasi, perusahaan air minum, hingga tarif dan regulasi menentukan siapa yang mendapatkan air dan siapa yang dikecualikan. Dalam kerangka ini, hujan deras tidak otomatis menjadi air bersih yang dapat diakses masyarakat karena air tersebut harus melewati jaringan sosial dan politik yang sering kali timpang. Air, dengan demikian, mengalir mengikuti relasi kuasa, bukan hanya mengikuti hukum gravitasi.
Privatisasi air dalam pembangunan modern
Krisis air juga merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan sosial dan politik global. Di banyak negara, air semakin diperlakukan sebagai komoditas ekonomi alih-alih hak dasar manusia. Privatisasi sumber daya air, eksploitasi berlebihan oleh sektor industri, serta logika pasar yang mengedepankan keuntungan telah mempersempit akses kelompok miskin dan rentan terhadap air bersih. Dalam situasi ini, hujan yang melimpah tidak serta-merta menjamin keadilan akses. Justru, kelompok yang memiliki modal dan kekuasaan mampu mengamankan pasokan air, sementara masyarakat miskin menghadapi kelangkaan dan kualitas air yang buruk.
Paradigma pembangunan modern turut memperparah situasi ini dengan memandang air sebagai objek teknis yang dapat sepenuhnya dikendalikan melalui infrastruktur besar, seperti bendungan, waduk, dan saluran drainase. Pendekatan teknokratik semacam ini sering mengabaikan pengetahuan lokal dan praktik tradisional masyarakat dalam mengelola air secara berkelanjutan. Padahal, banyak komunitas lokal telah lama mengembangkan sistem penampungan air hujan, pengelolaan mata air, dan distribusi air berbasis solidaritas sosial yang adaptif terhadap variabilitas iklim. Ketika pengetahuan ini tersingkir, ketahanan air masyarakat justru melemah.
Dengan demikian, krisis air dunia di tengah intensitas hujan yang tinggi mencerminkan krisis relasi manusia dengan alam. Ia menyingkap kegagalan paradigma yang memisahkan manusia dari sistem ekologisnya dan mereduksi air menjadi komoditas semata. Persoalan ini menuntut perubahan paradigma yang mendasar: dari eksploitasi menuju perawatan, dari kontrol teknokratik menuju tata kelola partisipatif, dan dari orientasi pertumbuhan ekonomi menuju keberlanjutan ekologis. Tanpa pembenahan struktural dalam cara manusia memaknai dan mengelola air, derasnya hujan hanya akan menjadi bencana sesaat, bukan sumber kehidupan jangka panjang.
