Awal tahun 2026, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita lahirnya dua partai politik baru: Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa. Masyarakat juga menyaksikan para analis politik melakukan kritik yang sangat keras terhadap kebijakan Prabowo dan Gibran.
Yanuar Nugroho melakukan kritik pada kebijakan pemerintah yang dinilai tergesa-gesa, kebal atau enggan dievaluasi. Chatib Basri melakukan analisis terhadap postur anggaran nasional dan memberikan peringatan terhadap pemerintah jika tidak bijak mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Zainal Arifin Mochtar mempertanyakan kredibilitas DPR dalam kasus pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaannya, di mana letak peran partai politik di tengah realitas politik tersebut? Apa urgensi partai pendatang baru jika semua partai politik yang ada saat ini hanya berdiri sebagai penonton di hadapan pemerintah (eksekutif) yang bekerja menggunakan logika komando?
Daniel Sparringa (2021), wakil ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menyebut hal ini sebagai demokrasi yang mengalami defisit. Partai politik dianggap kurang serius menjalankan agenda reformasi untuk memperkuat demokrasi. Partai politik di Indonesia kehilangan orientasi ideologis untuk mendorong perubahan yang bermakna. Alhasil, harapan masyarakat agar partai politik menjadi pilar penyeimbang yang mengkritisi kebijakan pemerintah tidak dapat terwujud.
Berjarak dengan ruang akademik
Partai politik saat ini hanya berada di ruang politik. Idealnya, partai politik harus bermain di ranah politik sekaligus akademik. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ruang akademik yang menghidupi pengetahuan teoretis dan praktis dapat berkolaborasi atau menjadi bagian dari partai politik untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Kolaborasi konstruktif ini menjadi semakin urgen untuk konteks Indonesia saat ini ketika kebijakan Prabowo dan Gibran begitu populis, tidak terukur secara sistematis terutama dari sisi anggaran.
Kita bisa melihat pragmatisme sikap partai politik di Indonesia selama ini. Akademisi hanya dijadikan buruh survei pemenangan partai menjelang pemilihan umum, lalu ditinggalkan ketika legislatif dan eksekutif masuk dalam ruang perencanaan sampai evaluasi kebijakan. Padahal, area inilah yang menjadi titik sentral kolaborasi partai politik dan kalangan akademia. Mengapa ruang akademik menjadi penting bagi partai politik?
Thomas Meyer (2021) mencetuskan lima fungsi demokratisasi partai politik di Indonesia. Terdiri dari mengagregasikan kepentingan dan nilai dari masyarakat; menjajaki, membuat, dan memperkenalkan platform internal; mengatur proses pembentukan kehendak politis (political will) dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur; merekrut, mendidik, dan mengawasi kader yang kompeten untuk kantor publik dan kedewanan; serta memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada kader kanal atau saluran yang efektif untuk mendukung identitas mereka sebagai politisi.
Dari lima fungsi tersebut, Thomas Meyer tidak mengesampingkan peran elektoral partai atau fungsi demokratisasi. Ia menilai bahwa fungsi demokratisasi partai politik merupakan akibat dari lima fungsi yang jika disederhanakan menjadi dua nilai, yakni kelembagaan dan budaya partai politik. Hal tersebut tidak akan berjalan hanya dengan mengandalkan kehendak politik, tetapi juga pendekatan akademik yang taktis, strategis, dan terukur. Kolaborasi ini menjadi sebuah keharusan ketika partai politik lahir dan menunjukkan keberadaannya sebagai pilar demokrasi.
Sejak era reformasi, beberapa partai politik di Indonesia telah menjalankan kolaborasi tersebut dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi para kader atau simpatisan. NasDem merupakan partai pertama yang mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan politik di Indonesia dengan nama Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem.
PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar dengan basis masa wong cilik mendirikan Megawati Institute. Adapula Partai Golkar dengan Golkar Institute dan Partai Demokrat yang telah melahirkan Akademi Demokrat. Namun, berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut masih subordinat di tengah cara pandang kader partai yang pragmatis dan lebih mengutamakan kepentingan internal partai yang tidak memiliki kejelasan basis ideologis.
Menghidupkan nalar publik
Apa yang harus dilakukan agar partai politik tidak berjarak dengan ruang akademik? Salah satu cara yang perlu dikedepankan saat ini adalah menghidupkan dan mempertahankan nalar publik. Hal ini memang tidak mudah di tengah sikap apatis dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Survei Indikator pada Januari 2025 menunjukkan bahwa partai politik merupakan salah satu lembaga yang kurang dipercaya oleh masyarakat. Realitas ini diperparah kehadiran media online yang telah menjadi sarana utama penyebaran Hoax (berita bohong) karena kemudahan akses dan kecepatan penyebarannya. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seimbang tentang kinerja partai politik.
Nalar publik dalam bentuk kritik, diskusi atau percakapan dalam berbagai media yang mengedepankan aspek deliberatif sangat penting. Hal inilah yang menjadi fokus studi dan kajian yang dilakukan oleh National Democratic Institute (NDI) selama 25 tahun di beberapa negara demokrasi (Kelly dan Ashiagbor, 2005). NDI bekerja sama dengan masyarakat setempat menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka.
Kesadaran politik warga yang terbuka dan kritis ternyata mempengaruhi sikap partai politik, terutama dalam melahirkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan publik. Kondisi dan sikap partai politik seperti ini tentu karena adanya kolaborasi antara ruang politik dan ruang akademik.
Dalam konteks Indonesia, nalar publik harus diinisiasi oleh masyarakat sipil (civil society), seperti LSM, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, termasuk akademisi. Apalagi sejak masa pra-kemerdekaan sampai reformasi gerakan masyarakat sipil, seperti Sarekat Islam (SI) di bawah pimpinan H.O.S Tjokroaminoto, Budi Utomo, hingga gerakan mahasiswa 1998 menentukan peta politik dan arah perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan masyarakat sipil bak gerakan proses nalar publik yang hasilnya dapat saja kita petik saat ini atau di masa yang akan datang.
