Hujan deras pada Minggu (8/3/2026) memicu longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang. Akibatnya sebanyak tujuh orang tewas dan enam korban lainnya dapat diselamatkan. Para korban terdiri dari pemilik warung dan sopir truk sampah yang tengah beraktivitas.
Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung melalui akun media sosial pribadinya menyampaikan turut bela sungkawa. Ia juga menyinggung orang-orang yang masih bekerja di TPST pada situasi hujan ekstrim. Pernyataannya pun mengundang sejumlah kritik dari publik.
Greenpeace tawarkan solusi berbasis komunitas
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menyayangkan sikap tersebut. Jeanny menekankan peran krusial para pekerja pengurus sampah dalam mengurangi sampah harian.
“Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang bias kelas dan apatis terhadap situasi para pekerja sampah. Kita perlu mengingat bahwa pemulung adalah aktor paling krusial dalam rantai ekonomi sampah. Kontribusi mereka amat signifikan untuk mengurangi sampah harian,” kata Jeanny, dikutip melalui Greenpeace.co pada Kamis (12/3/2026).
Tak hanya mengkritik, Jeanny tawarkan pemerintah segera serius beralih pada solusi berbasis komunitas. Saat ini pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat, tetapi praktiknya belum berjalan dengan optimal.
Walhi akan laporkan sejumlah pihak
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat berencana melaporkan sejumlah pihak agar bertanggung jawab dalam insiden longsor sampah mematikan ini. Walhi Jabar saat ini tengah menyusun draf laporan. “Kami akan melaporkan mereka ke Bareskrim Polri seusai libur Lebaran,” ujar anggota Walhi Dadang Hermawan, di Bandung, Rabu (11/3/2026).
Laporan Walhi berkaitan dengan dugaan pembiaran praktik open dumping di TPST Bantargebang dan 325 tempat lainnya. Pelaporan ini menyangkut sejumlah pihak, mulai dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Akademisi dorong pendekatan sosial dan edukasi masyarakat
Sementara itu, Guru Besar Program Studi Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada sekaligus pemerhati lingkungan, Wiratni menilai akar persoalan terletak pada cara pandang terhadap pengelolaan sampah. “Akar permasalahannya itu sebetulnya karena pengelolaan sampah masih dianggap pembuangan, bukan upaya pengolahan,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Wiratni juga menyayangkan banyaknya pihak yang menilai persoalan sampah sebatas pada teknologi. Ia menegaskan pentingnya edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat. “Masalah sampah ini menjadi berlarut-larut, ya karena perilaku masyarakat yang belum mau berubah,” tegasnya.