Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman melakukan aksi pemerasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejak 2025. Syamsul diduga telah memerintahkan puluhan SKPD untuk menyetor uang THR yang akan dibagikan kepada pihak eksternal.
“Pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 sudah pernah terjadi. Tetapi, tidak termonitor oleh kami dan juga belum ada laporan yang masuk pada kami,” ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Pada Lebaran 2026 ini, Syamsul memperkirakan kebutuhan THR untuk eksternal sebanyak Rp515 juta. Namun, ia menargetkan setoran THR mencapai Rp750 juta. Aksi ini menyasar pada 25 perangkat daerah, 2 rumah sakit, dan 20 pukesmas dengan target setoran masing-masing Rp75 juta hingga Rp100 juta, tetapi boleh melakukan nego tarif setoran.
Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, uang tunai sebanyak Rp610 juta telah terkumpul di rumah Asisten II Kabupaten Cilacap Ferry Adhi Dharma. Sebagian uang telah dikemas dalam goodie bag dan siap diberikan kepada jajaran pejabat Forkopimda (Forum Komunikasi Perangkat Daerah).