Usai melakukan rekaman podcast di kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung sekitar pukul 23.00 WIB, Kamis (12 Maret), Andrie Yunus hendak pulang ke rumah. Ia melintasi jalan Salemba I, Jakarta Pusat. Wakil Koordinator KontraS dan aktivis yang paling lantang bersuara melawan militerisme dan mempertahankan supremasi sipil ini disiram air keras yang hampir merenggut nyawanya. 24 persen bagian tubuh Andrie terbakar.
Sehari kemudian, Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Ia melontarkan rencananya untuk menertibkan para pengamat (pengkritik) yang ia pandang tidak patriotik, yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Ia menduga ada yang bermaksud menimbulkan kecemasan rakyat dan sudah mengantongi identitas para pendana dari data-data intelijen negara. Karena itu ia ingin tertibkan.
Meskipun tidak tampak berhubungan langsung, ada benang yang dapat mengaitkan kedua fragmen peristiwa tersebut: ancaman terhadap kebebasan politik. Pernyataan Prabowo seakan mendukung dan membenarkan tindakan kekerasan terhadap aktivis Andrie. Sudah jatuh, Andrie tertimpa tangga pula.
Efisiensi dan kebebasan
Pernyataan Prabowo pada sidang kabinet sebagaimana dikutip di atas menunjukkan posisinya yang mengutamakan efisiensi daripada kebebasan. Dalam bahasa lain disebut mengorbankan demokrasi untuk developmentalisme, salah satu varian otoritarianisme inovatif (Morgenbesser, 2020; Mietzner, 2023).
Di mata Prabowo, kemajuan dan keuntungan total ekonomi (efisiensi) hanya dapat dicapai bila seluruh elemen bersatu ibarat satu unit kapal. Gagasan ini mengalir dari paham integralisme paternalistik dan otoritarian usulan Soepomo yang pernah mencuat di periode awal pendirian bangsa (Robison, 1996).
Integralisme memandang relasi negara dan masyarakat sebagai sebuah keluarga. Negara berperan sebagai seorang ayah yang paling tahu kebenaran dan kebaikan, dan punya otoritas penuh untuk mengatur anak-anaknya. Karena itu, ia menganggap perbedaan pendapat sebagai gangguan dan ancaman. Sayangnya, paham integralisme sudah ditolak sejak awal oleh para pendiri bangsa. Mengapa masih terus dihidupkan?
Efisiensi secara sederhana di dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai menggunakan sumberdaya yang ada untuk memaksimalkan keuntungan. Efisiensi berfokus pada total outcome, bukan mekanisme distribusi. Padahal proses distribusi justru krusial karena rawan diskriminasi, manipulasi, dan menimbulkan korban ketidakadilan. Karena itu, bagi Rawls, efisiensi sendirian tidak menjamin keadilan (Rawls, 1971).
Sebaliknya, untuk melakukan distribusi secara efisien, dibutuhkan keadilan yang mengatasi perihal timbangan untung-rugi ekonomis. Prinsip pertama keadilan ialah kebebasan. Mengapa? Kebebasan menghargai otonomi dan dignitas setiap warga negara yang berkontribusi pada keberhasilan sebuah negara bangsa. Sebuah bangsa dan negara tidak dapat berkembang jika otonomi dan dignitas warganya diberangus. Maka, tidak dibenarkan untuk mengoptimalkan keuntungan total ekonomi dengan merenggut kebebasan warga.
Kebebasan: liberty dan otonomi
Ada banyak konsep kebebasan dan sering terjadi trade-offs (Tarko, 2026). Di dalam konteks penyiraman air keras terhadap Andrie and agenda Prabowo menertibkan para pengamat yang kritis, kebebasan politik warga yang terancam. Genealogi kebebasan (freedom) politik memiliki sejarah panjang, bermula dari Thomas Hobbes. Bagi Hobbes, kebebasan adalah liberty, absennya hambatan eksternal atau hak untuk tidak diintervensi atau tidak tunduk pada kesewenangan kehendak orang lain (Hobbes, 1651).
John Locke kemudian memberikan definisi serupa, liberty berarti bebas dari batasan dan kekerasan dari orang lain, yang tidak dapat berlaku dimana tidak ada hukum (Locke, 1823). Robert Nozick juga menganut konsep kebebasan sebagai liberty, sebagai non-intervensi dari negara. Negara tidak dapat mengintervensi kebebasan individual kecuali untuk melindungi individu tertentu dari kekerasan, pencurian, penipuan, atau pemaksaan kontrak (Nozick, 1974). Setiap orang berhak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan asalkan tidak melanggar hak orang lain dan hukum.
Gagasan kebebasan sebagai liberty berlaku di negara liberal seperti Amerika Serikat. Eropa Barat bahkan tidak seliberal itu. Indonesia juga tidak mengadopsi kebebasan seradikal liberty. Yang diperjuangkan Andrie dan kalangan aktivis bukan kebebasan sebagai liberty, melainkan kebebasan sebagai otonomi, atau yang disebut Isaiah Berlin kebebasan positif, kemampuan memproyeksikan dan menyusun rencana hidup tanpa intervensi semena-mena dari pihak luar, termasuk negara (Berlin, 1969).
Kebebasan positif membenarkan intervensi negara untuk membebaskan individu dari kecenderungan atau hasrat irasional sampai batas tertentu. Jika pernyataan seseorang salah dan tidak rasional, intervensi korektif dari negara diperlukan. Namun, intervensi tersebut hanya diperbolehkan jika memang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis.
Individu tetap dapat dianggap bebas apabila mereka dapat menerima pembatasan atau campur tangan negara secara reflektif dan mengakuinya sebagai bagian dari dirinya sendiri, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatur diri sendiri (Dworkin, 2015). Dengan kata lain, intervensi negara atau pihak eksternal dapat dibenarkan jika tidak merusak otonomi individu. Penyiraman air keras terhadap Andrie persis menyasar otonomi Andrie.
The market place of ideas
Pentingnya kebebasan berpendapat sebenarnya bagi demokrasi sebenarnya dibangun di atas sebuah asumsi dasar. Otonomi hanya berkembang jika terdapat kecukupan informasi (well-informed). Kebebasan berpendapat bertujuan menyuntik informasi terhadap individu agar dapat merawat otonomi (self-govern) dan mengembangkan kapabilitas dasar (Nussbaum, 2008).
Kebebasan berpendapat sangat penting di dalam demokrasi karena aliran bebas ide-ide justru membuat warga better informed, memperkuat warga untuk membuat keputusan yang tepat (educated decisions), and mengawasi pejabat publik. Akuntabilitas vertikal hanya berfungsi jika terdapat kebebasan berpendapat.
Kebebasan berpendapat memampukan masyarakat untuk memperluas wawasan, mengidentifikasi kebenaran, mengekspos kesalahan, memperkaya masyarakat sekaligus realisasi diri individu (Schauer, 2017). Hanya tabrakan antar ide yang mengantar pada kebenaran. Karena itu, di dalam the marketplace of ideas, cara untuk membenarkan pernyataan yang salah, membuat orang more informed, adalah dengan semakin membanjiri ruang publik dengan pernyataan berbasis bukti dan kekuatan argumentasi, bukan pembungkaman (Mill, 1859).
Andrie Yunus bukan seorang pejabat publik, tetapi dia tau merawat kesehatan republik ini dan memperjuangkan Indonesia yang maju dan adil, bahkan dengan taruhan nyawa. Sayangnya, Prabowo tidak punya kemampuan sekelas Andrie, malah tertinggal jauh di belakang. Mempertahankan dan memajukan Indonesia tidak cukup dengan senjata mesin. Nalar tidak kalah penting.
