Perayaan air sedunia selalu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pada tahun 2026, UN Water memilih tema besar yang cukup spesifik yakni Water and Gender Equality (Air dan Kesetaraan Gender). Setelah 34 tahun dirayakan atau sejak disahkannya hari air pada tahun 1993, isu ketersediaan air, khususnya air tawar dan sanitasi, juga tidak kunjung membaik.Bagi saya pribadi, tema ini justru memicu perasaan yang janggal. Untuk warga negara berkembang, isu air dan kesetaraan seperti sesuatu yang tidak pernah selesai, justru semakin memburuk. Berdasarkan data World Data Lab, masyarakat yang akan hidup di wilayah dengan kelangkaan air akan meningkat.
World Data Lab mengklasifikasikan kekurangan air ke dalam tiga level. Pertama adalah water stress, di mana ketersediaan air bagi setiap individu berada di angka 1.000–1.700 meter kubik per orang per tahun. Level kedua, water scarcity, mengacu pada ketersediaan air bersih di angka 500–1.000 meter kubik per orang per tahun. Level ketiga, yaitu absolute scarcity,merupakan kategori masyarakat dengan potensi penggunaan air di angka <500 meter kubik per orang per tahun.
Mengacu pada ketiga kategori ini, diprediksi sebanyak 50 persen masyarakat Indonesia akan mengalami kekurangan air bersih, dan bahkan sebanyak 17 persen akan masuk dalam kategori absolute scarcity pada tahun 2050.Angka ini sebetulnya tidak mengejutkan bagi saya. Selama perjalanan meneliti lima tahun terakhir, krisis air di berbagai wilayah sudah sering saya lihat.
Sumber air dihancurkan perusahan ekstraktif
Di wilayah yang menjadi sumber penghasil air bersih, misalnya di lereng Gunung Merapi, masyarakat menghabiskan waktu sepanjang tahun secara turun-temurun menjaga sumber air resapan yang banyak ditemukan di tepian tebing dan jurang, atau di sepanjang tepian aliran sungai.Ketika musim kemarau tiba, masyarakat memanfaatkan sumber air resapan sebagai sumber air utama. Selama itu juga, masyarakat melakukan perayaan setiap tahun untuk membersihkan tuk atau sumber air resapan sebagai upaya mereka untuk menjaga sekaligus bersyukur atas karunia air dari Yang Maha Kuasa.
Namun, aktivitas ekstraktif yang berlangsung masif telah merenggut hak hidup masyarakat yang paling dasar di sekitar sungai di lereng Merapi. Malang selalu datang melanda dan lekat dengan kehidupan masyarakat kecil. Ketika sumber air resapan dihancurkan tanpa sisa, masyarakat beralih untuk mempertahankan kawasan sumber air di wilayah sungai. Namun, lagi-lagi hak hidup telah diberangus oleh pipa-pipa raksasa milik korporasi dan usaha bisnis negara.
Air segaja dialirkan ke wilayah kota, ditampung oleh korporasi, dan kembali kepada masyarakat pegunungan dalam truk-truk tangki bercap air gunung murni dari alam. Masyarakat harus membeli tangki-tangki air seharga 450–600 ribu rupiah untuk 6.000–10.000 liter air. Masyarakat membeli air yang mereka jaga dan yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Ironis, ia yang merawat justru tersiksa.
Krisis air di NTT dan kaum perempuan
Bergeser ke sisi timur Indonesia, tepatnya di wilayah Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak-anak perempuan harus berhenti sekolah karena akses air bersih yang sulit. Perempuan dan anak-anak berperan mengambil air bersih, yang jaraknya berkilo-kilo meter dengan estimasi waktu 30 menit selama musim kemarau. Waktunya habis terbuang untuk mencari air.
Bagi perempuan, akses terhadap air bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan bagian penting dari kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup. Bahkan, bukan terbatas pada dirinya sendiri tetapi juga deretan tanggung jawab yang melekat padanya. Hingga mereka pun rela menempuh jarak yang tak sedikit untuk bisa memastikan ketersediaan air yang memadai.
Air dalam cengkraman kekuasaan
Fenomena ini menunjukkanbagaimana relasi kuasa menentukan distribusi sumber daya alam (political ecology), termasuk air. Krisis air bukan sekadar persoalan alamiah atau kekurangan sumber daya, melainkan hasil dari proses politik, ekonomi, dan kebijakan yang tidak adil. Air tidak lagi semata the commons (milik bersama), tetapi telah mengalami komodifikasi yang diubah menjadi barang ekonomi yang dapat diperdagangkan dan dikontrol oleh aktor-aktor tertentu. Dalam kasus Merapi, terlihat jelas bagaimana negara dan korporasi memiliki kuasa lebih besar dalam menentukan siapa yang boleh mengakses air dan siapa yang harus membayar mahal untuk mendapatkannya.
Lebih jauh, jika menggunakan pendekatanfeminist political ecology, kita dapat melihat bahwa perempuan mengalami dampak krisis air secara berlapis. Tidak hanya sebagai individu yang membutuhkan air, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas reproduksi sosial seperti memasak, membersihkan, merawat keluarga, hingga menjaga kesehatan rumah tangga.
Ketika akses air menjadi sulit, beban kerja perempuan meningkat secara signifikan, sedangkan akses mereka terhadap pengambilan keputusan terkait pengelolaan air seringkali sangat terbatas. Perempuan harus berjalan ribuan kilometer untuk mengangkut air tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya mengendalikan mereka. Dengan kata lain, krisis air memperdalam dan memperluas ketimpangan gender yang sudah terbentuk sebelumnya.
Ironisnya, wacana kesetaraan dalam tema Hari Air Sedunia berhenti pada level normatif. Ia terdengar baik, progresif, dan inklusif, tetapi tidak menyentuh akar persoalan: ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya. Selama air masih dipandang sebagai komoditas dan bukan sebagai hak dasar, selama kebijakan lebih berpihak pada investasi daripada keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial, kesetaraan yang dibicarakan akan selalu timpang.
Persoalan air bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga keadilan. Siapa yang memiliki akses, siapa yang mengontrol, dan siapa yang menanggung beban paling besar. Jika perempuan terus ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas air tanpa diberikan akses dan kuasa yang setara, tema Air dan Kesetaraan Gender akan tetap menjadi slogan tahunan yang kosong makna.
