Pemerintah Arab Saudi memblokir down payment (DP) atau uang muka ibadah haji 2027 yang dibayarkan oleh pemerintah Indonesia. Nilainya mencapai 66 miliar rupiah atau 14 juta riyal. Hal ini terjadi karena adanya masalah asuransi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan tindakan Arab Saudi diputuskan secara sepihak tanpa diawali dengan proses verifikasi.
“Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, ‘kami akan blok dana anda sekitar 14 juta riyal’,” ujar Dahnil dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pemerintah Indonesia akan menempuh proses diplomasi untuk menyampaikan keberatan atas putusan pemblokiran DP ini. Dahnil menyebut Kementerian Haji dan Umroh akan meminta agar Arab Saudi dapat merinci dengan jelas masalah yang ada.
“Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa. Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah,” ujar dia.
