Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus bertanggung jawab, termasuk menghadapi pencabutan izin usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Karena Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, tapi kita harus waspada kebakaran hutan. Ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus ikut bertanggung jawab,” ujar Prabowo.
Prabowo menyoroti pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemegang konsesi secara berulang. Menurutnya, pemerintah tidak perlu mempertahankan izin perusahaan yang berkali-kali melanggar ketentuan, terutama dalam pengelolaan perkebunan yang melibatkan pembakaran lahan.
“Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada 19 kali melanggar, ini menurut saya nggak usah lagi, dua kali melanggar dicabut aja,” katanya.
Ia juga menyinggung sikap sejumlah negara yang dinilai memperolok Indonesia akibat persoalan karhutla. Menurut Prabowo, perusahaan asing yang diduga menyebabkan kebakaran tersebut juga berasal dari negara-negara yang dimaksud.
Prabowo menyatakan pemerintah akan segera mengumumkan nama-nama perusahaan asing yang diduga terlibat. Namun, dalam kesempatan pidatonya, Prabowo belum menyampaikan bukti yang mendasari dugaan keterlibatan mereka.
Di hadapan ratusan kepala daerah yang menghadiri forum tersebut, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berupaya memadamkan karhutla. Ia menegaskan penegakan aturan harus dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu memperpanjang izin usaha perkebunan bagi perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan, termasuk praktik pembakaran lahan. Kebijakan tersebut, kata dia, juga berlaku bagi perusahaan asing.
Prabowo optimistis pengelolaan perkebunan di Indonesia dapat dilakukan oleh tenaga profesional dalam negeri. Ia mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi mencari anak muda yang memiliki kemampuan untuk mengelola industri perkebunan.
“Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti. Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu,” kata Prabowo.
Karhutla telah menjadi isu berulang di Indonesia. Pada tahun ini, luas karhutla melonjak signifikan. Menurut data SiPongi, areal karhutla di Indonesia periode Januari-Juli 2026 seluas 202.004,30 ha, meningkat sebesar 69 persen juga dibandingkan pada tahun 2025.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada September 2026 lalu menyampaikan telah meyegel 21 perusahaan di tujuh provinsi yang terlibat dalam insiden karhutla. Menteri LH, Jumhur Hidayat, mengungkapkan beberapa di antaranya terindikasi sebagai korporasi Penanaman Modal Asing (PMA).