Jakarta– Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini digelar oleh Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) di dua lokasi, yakni Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB dan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Komite Sadar terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, serta Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Soroti 2 tahun Prabowo-Gibran
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan demonstrasi digelar untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang dihimpun Komite Sadar menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Yatalathof, Komite Sadar sebelumnya telah melakukan survei untuk menghimpun keresahan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
“Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal,” katanya.
Ia menegaskan, temuan survei menjadi peringatan bagi pemerintah agar menanggapi keresahan masyarakat secara serius. Ia menekankan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian responden meliputi ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” lanjutnya.
5 tuntutan mahasiswa
Dalam aksi pada 20 Oktober 2026, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, serta keterjangkauan layanan dasar.
Pertama, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak pemulihan kesehatan warga terdampak, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pencabutan izin korporasi yang dinilai terlibat dalam krisis tersebut.
Kedua, mahasiswa mendesak perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi untuk memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga, mereka menuntut penghentian pembatasan kebebasan berpendapat agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa pembatasan.
Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi agenda yang turut disoroti. Kelima, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan biaya layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, sekaligus memastikan aksesnya merata bagi seluruh masyarakat.