Keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi anggota Board of Peace (BoP) bahkan bersedia berkontribusi 17 triliun hingga mengirim 8.000 pasukan pengamanan ke Gaza patut diacungi jempol. Bukan karena keputusan itu benar atau salah. Prabowo berani mengambil jalur yang tidak populis, antimainstream, melawan mayoritas warga Indonesia yang menolak intervensi Amerika Serikat dan Israel di dalam mengatur dan menentukan nasib hidup warga Gaza.
Berbagai kalangan telah secara publik meminta Prabowo menarik diri dari keanggotaan BoP. Di antaranya adalah MUI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Koalisi 75 Organisasi Masyarakat Sipil, PDIP, kalangan para ahli, termasuk beberapa individu pendukung keras Prabowo seperti Habib Rizieq Syihab dan politisi PKS Hidayat Nur Wahid. Namun Prabowo hanya bergeming. Keputusan bergabung BoP sudah bulat.
Melihat track record politik Prabowo, pilihan ini sepertinya bukan khas Prabowo, yang pragmatik dan transaksional, tetapi tampak seolah innocent. Tiga kali maju berkontestasi sebagai cawapres dan capres, Prabowo bahkan rela menurunkan gengsi, menanggalkan baju nasionalisme garis keras, untuk merangkul kelompok dan kubu lawan yang berbeda dan berseberangan secara ideologis dan cara main politik.
Mengapa langkah Prabowo begitu mulus, tak sedikitpun terhentak teriakan mayoritas warga Indonesia yang menolak keanggotaan Prabowo dalam BoP? Tentu ada banyak kemungkinan alasan dan spekulasi. Misalnya, Prabowo doyan panggung internasional, pujian Trump dan oligarki US, atau mendekati Israel untuk membuka peluang membeli Iron Dome, sistem pertahanan udara anti rudal yang begitu canggih. Atau alasan yang dilontarkan Prabowo sendiri: menjamin keamanan Israel untuk mewujudkan agenda two-state solution.
Mengambil perspektif berbeda, artikel ini bermaksud menyodorkan alasan berbeda, yang lebih institusional dan normatif. Keteguhan Prabowo pada kebijakannya menjadi bagian dari proyek desain Trump yang sudah banyak ditolak oleh berbagai negara adalah keroposnya akuntabilitas horizontal dan vertikal demokratis di Indonesia.
Akuntabilitas horizontal tak bernyawa
Dua prasyarat fondasional dari kokohnya bangunan demokrasi adalah akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) mengacu pada sistem checks and balances di antara tiga lembaga tinggi negara: eksekutif, legislatif, yudikatif (O’Donnell, 1998). Demokrasi hanya sehat ketika ketiga lembaga tinggi negara memiliki kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol.
Definisi ini terlalu sempit. Di dalam negara-negara demokrasi modern, lembaga tinggi lain yang konstruksi institusional, wilayah kerja, dan pertanggungjawabannya berada di luar atau dibentuk bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif seperti TNI, Polri, KPK, KPU, Bawaslu, dan BPK, harusnya juga imparsial dan berpartisipasi di dalam penguatan mekanisme checks and balances tersebut.
Di Indonesia, semua lembaga tinggi negara ini dipolitisasi, dimanipulasi, dan menjadi instrumen kekuasaan eksekutif yang begitu kuat (Power, 2018; Aspinall & Warburton, 2019; Aspinall & Mietzner, 2019). Elit partai politik mengekor presiden dan membentuk kartel (Slater, 2004, 2018; Pepinsky, 2025). Koalisi pendukung pemerintah hampir 70 persen, sehingga DPR tidak lebih dari rubber stamp eksekutif. Perekrutan anggota Mahkamah Konstitusi sarat kepentingan politik, tidak transparan, kandidat tidak berintegritas, menghasilkan keputusan yudikatif yang tidak lebih dari meterai legalitas kebobrokan pemerintah.
Berada di dalam kondisi semua lembaga tinggi negara membebek pemerintah, jangan berharap ada kerikil yang menghadang di depan semua kebijakan Prabowo. Keputusan Prabowo untuk bergabung ke dalam BoP yang sangat merugikan Indonesia secara finansial, diplomatik, dan konstitusional, bukan kesalahan seorang Prabowo semata, tetapi juga seluruh elit politik dan lembaga tinggi negara yang secara massal meng-ABS-kan Prabowo. Akuntabilitas horizontal demokrasi di Indonesia nyaris tak bernyawa.
Ompongnya akuntabilitas vertikal
Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) merujuk pada pengawasan dari publik terhadap para pejabat terpilih. Masyarakat sipil, media, NGO’s, terutama para pemilih aktif dalam setiap siklus pemilu bertanggung jawab di dalam mengontrol jalannya pemerintahan (O’Donnell, 1994; Schedler, 1999). Peran pengawasan sipil ini sungguh sekarat di Indonesia pada akhir masa pemerintahan Jokowi hingga masa pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini (Warburton, 2025).
Suara kritis para aktivis di media sosial dibungkam secara sistematis lewat cyber troops penyebar hoaks. Teriakan masyarakat sipil dari berbagai elemen sosial di jalanan diamputasi lewat penangkapan, penahanan, dan pengadilan manipulatif (Fossati, 2024; Mietzner, 2024). Pemilu dimanipulasi (Hadiprayitno, 2024; Scott, 2024; Pepinsky, 2024). Mahasiswa pemberani dan kritis dikriminalisasi.
Semakin miris ketika 58 persen pemilih pada Pilpres 2024 merasa tugasnya telah selesai setelah memberikan Prabowo kursi kepresidenan, tanpa mengawal Prabowo merealisasikan semua janji politik secara demokratis. Nyaris 80 persen responden malah merasa puas dengan performa pemerintah yang tidak responsif, tidak evidenced-based policy, populis, dan tidak transparan (Survey Indikator Politik Februari 2026).
Tidak hanya akuntabilitas horizontal yang disunat, akuntabilitas vertikal pun diompongkan. Demokrasi di Indonesia sungguh tak bertaring. Ini tidak semata salah presiden. Eksekutif terlalu kuat karena kita, lembaga tinggi negara dan masyarakat sipil, yang memilih dan membiarkan mereka tidak terkontrol, bahkan malah ikut mendorong.
Hari ini langkah Prabowo bergabung dengan BoP tegar tengkuk disebabkan oleh mayoritas warga Indonesia dan semua lembaga tinggi negara yang mendukung Prabowo secara buta. Kita belajar satu hal di sini: asal memilih pemimpin atau memilih untuk tidak memilih siapapun, berdiam ketika norma-norma demokrasi dirusak, membiarkan pemerintah bertindak semena-mena, di ujungnya hanya merusak hidup warga Indonesia secara individual dan kolektif.
Demokrasi itu bukan barang impor dari Barat, bukan pula konsep abstrak kosong. Demokrasi adalah soal hidup kita hari ini dan pertarungan masa depan bangsa, kelompok, dan setiap warga Indonesia. Indonesia tanpa akuntabilitas tidak lebih dari membuka akun-akun bank baru untuk para elit dan BoP Trump.
