Sebelum menjadi presiden Republik Indonesia yang ke delapan, masyarakat Indonesia mengenal Prabowo Subianto sebagai Macan Panggung. Prabowo sering menggunakan gaya pidato yang berapi-api, tegas, dan mengedepankan narasi yang kritis. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa pidatonya yang mendorong nasionalisme radikal.
Narasi Prabowo dapat diterima akal sehat dengan menggunakan kacamata sosial-politik, jika kita melihatnya dalam konteks anti-tesis terhadap pemerintahan Jokowi (2014-2019). Jokowi lebih kental dengan gaya santun berbalut narasi persuasif-populis. Kebijakan yang condong pada peningkatan investasi (asing) merupakan celah yang dipakai Prabowo untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi dengan menggunakan kata antek asing. Lalu, bagaimana kita menilai narasi Prabowo yang menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 2024?
Kegelisahan publik
Sejak dilantik sebagai presiden, gaya komunikasi Prabowo tidak berubah, tetapi sangat berbeda. Narasi nasionalisme radikal yang menopang pertumbuhan ekonomi dan perbaikan demokrasi tidak lagi terdengar dalam ruang publik (public sphere).
Kita juga bisa melihat bagaimana Prabowo menjadi sangat antikritik ketika beberapa kebijakan populis, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah-putih, dan kebijakan perdagangan Amerika-Indonesia, dikomentari oleh para pakar dan akademisi karena dianggap tidak melewati proses kajian yang terukur dan mendalam. Padahal, Prabowo pernah berada di posisi yang sama, tampil sebagai pengkritik utama pemerintah Joko Widodo karena dianggap membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Inilah yang disebut sebagai narasi antagonis. Narasi Prabowo saat menjadi presiden sangat kontradiktif ketika menjadi oposisi terhadap Presiden Jokowi. Dalam menimbang narasi antagonis Prabowo, kita juga melihat karakter kontradiksi diri (self-contradiction) di mana narasi kebijakan bertentangan dengan praktik atau implementasi kebijakan.
Contoh yang paling sederhana adalah sikap Prabowo terhadap korupsi. Melawan korupsi dengan mengampuni koruptor. Hal kedua berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia: di satu sisi, kita mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi di sisi lain, Prabowo menjadikan Indonesia anggota Board of Peaceyang mengharuskan Indonesia duduk bersebelahan dengan Israel. Terakhir, Prabowo mengklaim mendorong kebijakan industri dalam negeri, tetapi ia malah mengimpor mobil jenis pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih.
Imajinasi kontradiksi diri ini membuat publik gelisah dan memengaruhi cara pandang masyarakat. Narasi kepemimpinan Prabowo sebagai presiden di tengah ketidakpastian ekonomi dalam negeri dan luar negeri dipertanyakan. Akibatnya, berbagai macam tafsir terkait arah kebijakan Pemerintah Indonesia muncul di tengah masyarakat.
Di sisi lain, para ilmuwan politik tidak dapat secara jeli membaca arah kebijakan. Alhasil, mereka tidak dapat memberikan pandangan, ide, atau pemikiran yang tepat untuk membantu Pemerintah Indonesia keluar dari situasi ekonomi dan politik saat ini. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia pada dasarnya mengharapkan narasi kepemimpinan kolektif dari Presiden Prabowo.
Mengapa Prabowo menggunakan narasi antagonis? Pertama, ia terjebak dalam kebijakan populis. Presiden Prabowo dinilai sebagai presiden yang berani mengeluarkan kebijakan populis. Hal ini tentu berbeda dengan dua presiden Indonesia sebelumnya yang sangat hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan populis karena mengedepankan keseimbangan fiskal.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Prabowo melakukan efisiensi anggaran pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah tanpa mengukur dampaknya, terutama pada bidang yang bersentuhan langsung dengan aspek kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Prabowo tidak bisa menarasikan dengan baik hubungan antara kebijakan populis sebagai variabel utama dan keseimbangan fiskal yang menuntut adanya pemotongan anggaran dan pinjaman luar negeri. Di sisi lain, pinjaman luar negeri yang digunakan untuk keseimbangan fiskal akan dibayar juga oleh masyarakat melalui berbagai skema pajak.
Kedua, Prabowo belum mengedepankan nilai sipil (civilian value). Sebagai seorang mantan jenderal militer, Prabowo harus mengedepankan nilai sipil yang mendahulukan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan strategis. Memang Prabowo tidak bisa menanggalkan nilai militer (military value) yang telah melekat dalam dirinya.
Namun, harus diingat bahwa dalam konstitusi kita, presiden merupakan jabatan sipil yang dipilih secara demokratis dan menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Ketidakmampuan Prabowo dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat sipil, terutama akademisi, mengenai kebijakan populis berakar dari sikap ini.
Apakah nilai militer harus ditinggalkan oleh Prabowo? Tentu saja tidak, karena beberapa nilai militer, seperti ketegasan dan loyalitas, dapat digunakan untuk mendukung dirinya sebagai pemimpin yang menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Menegakkan narasi kebangsaan
Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, masyarakat Indonesia masih mengharapkan Presiden Prabowo menegakkan narasi yang membentuk kesadaran kolektif. Dalam buku Dunia Yang Berlari, Yasraf Amir Piliang (2004) menggarisbawahi bahwa narasi kolektif harus mengungkap kontradiksi-kontradiksi dalam realitas konkret. Saya menyebut narasi dengan karakter demikian sebagai narasi kebangsaan. Narasi kebangsaan merupakan ide, gagasan, dan cerita agar masyarakat Indonesia dapat memaknai dan tergerak untuk berpartisipasi aktif mendukung cita-cita pemerintah. Presiden Prabowo harus menonjolkan narasi kebangsaan di tengah identitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Sebagai kepala negara, Prabowo harus menyadari pentingnya membangun institusi politik yang inklusif. Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2014) dengan tegas menunjukkan bahwa pemimpin negara yang mendorong institusi politik inklusif pasti akan melahirkan institusi ekonomi yang inklusif. Institusi ekonomi yang inklusif akan membuka jalan bagi berfungsinya dua mesin kemakmuran yang lain, teknologi dan pendidikan.
Narasi politik kebangsaan yang inklusif harus melekat dalam pribadi seorang Prabowo. Ketika narasi ini diletakkan dengan tepat pada ruang publik, dan mendapat kepercayaan masyarakat, bukan tidak mungkin Prabowo akan dikenang sebagai presiden sekaligus negarawan yang berhasil membawa masyarakat Indonesia pada level kesejahteraan.
Demikian halnya dengan narasi kebangsaan sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak lagi duduk di menara gading seperti seorang jenderal yang berada di barak menunggu pasukannya berperang. Narasi kebangsaan sebagai kepala pemerintahan dapat dikonkretkan dengan kebijakan yang dapat dipahami secara utuh oleh semua elemen masyarakat.
Prabowo seharusnya berani menyuarakan berbagai kontradiksi yang selama ini sering bermasalah pada aspek implementatif, terutama sistem tata kelola pemerintahan yang sejak era reformasi belum menunjukkan perubahan yang utuh. Poin ini menjadi penting di tengah indikasi Presiden Prabowo mempercayakan TNI untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah. Dwifungsi TNI bukan jawaban untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintahan kita saat ini membutuhkan sistem dan nilai yang lahir dari narasi kebangsaan seorang pemimpin.
