“Kalo enggak punya angka, enggak usah bicara terlalu jauh deh.”
Pernyataan ini muncul dari sosok pejabat negara, M. Qodari, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, dalam sebuah diskusi publik yang membahas maraknya mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah karena masalah finansial, pada Juli 2026 lalu.
Di balik kalimat itu, terpampang satu kecenderungan dalam cara pemerintah memandang penderitaan masyarakat: ketika penderitaan masyarakat tidak dibersamai dengan ‘kuitansi statistiknya’, penderitaan itu seolah kehilangan eksistensinya. Logika ini menyiratkan bagaimana rasa sakit dan kecemasan tidak pernah nyata sebelum ia berubah menjadi angka di atas tabel spreadsheet.
Ketika negara menuntut masyarakat menyerahkan angka sebagai validasi penderitaannya, tuntutannya tidak akan pernah menjadi netral. Ia dapat menjadi bentuk ketidakadilan epistemik ketika kesaksian mereka yang mengalami penderitaan harus tunduk pada standar pengetahuan yang ditentukan dari atas. Demokrasi menjadi lumpuh bukan karena ineksistensi data, melainkan ketika Ibu Pertiwi kehilangan kemampuannya untuk mendengar penderitaan anaknya tanpa syarat.
Ketika yang terukur menentukan yang dianggap nyata
Persoalannya lebih dari sekadar penting atau tidaknya data. Negara sudah pasti memerlukan data untuk memahami duduk persoalan—seperti yang disampaikan M. Qodari—dalam menentukan prioritas dan merumuskan kebijakan. Perkaranya muncul ketika apa yang bisa diukur mulai menentukan apa yang dipercaya.
Kecenderungan ini dikenal sebagai McNamara Fallacy: terlalu mengandalkan sesuatu yang mudah diukur akan kian mereduksi nilai dari hal yang lebih sulit diukur. Ketika sesuatu yang dapat diterjemahkan ke dalam angka terus mendapatkan otoritas lebih, apakah kemudian pengalaman yang sulit untuk dikuantifikasi harus terus kehilangan tempat sebagai pengetahuan yang sah?
Kehidupan manusia jauh lebih kompleks dari sekadar angka yang mudah diukur; rasa takut, kehilangan, ketidakamanan, dan/atau hilangnya harapan. Toh, walaupun ketika penderitaan itu dirumuskan menjadi sebuah statistik, angka yang kecil dalam sebuah laporan pun tidak mewakili penderitaan yang terjadi; tercermin dalam tingkat keracunan MBG 0,0007%. Menanggapi ini, Prabowo justru menangkis dengan pamer statistik tingkat keberhasilan MBG yang disebutnya 99,99%, sementara mengerdilkan 30.000 kasus keracunan di belakangnya. Walau terlihat kecil, angka itu tidak merepresentasikan bobot penderitaan yang terjadi.
Masalahnya adalah ketika angka yang seharusnya membantu kita melihat penderitaan justru menjadi alasan untuk melihatnya lebih kecil.
Angka yang bukan kenyataan
Dari sini muncul asumsi yang lebih mendasar, bahwa pengalaman akan penderitaan seorang atau sejumlah orang belum cukup untuk diperhatikan secara lebih, sebelum ia didukung oleh angka. Ibarat teknokrasi nirempati, logika dingin ini menempatkan ‘angka’ sebagai ukuran kredibilitas dari suara seseorang yang sedang menjerit—dan pada saat yang sama, penderitaan terus direduksi.
Menurut Antonio Gramsci, situasi ini mencerminkan sebuah kondisi di mana kekuasaan bekerja melalui produksi knowledgedan pembentukan common sense. Ketika negara memonopoli definisi penderitaan melalui ‘kuitansi statistik’ yang dingin, masyarakat perlahan dipaksa menganggap ukuran dingin itu sebagai satu-satunya kebenaran yang masuk akal. Yang tidak terhitung menjadi sulit dipercaya; yang tidak terukur menjadi mudah disisihkan.
Padahal, demokrasi yang hidup tidaklah bekerja dengan dikte ‘kenyataan dari atas’. Demokrasi justru membutuhkan keberanian warga untuk terus bersuara; dalam konteks ini berarti menantang pengetahuan yang diproduksi kelas dominan (pemerintah) melalui pengalaman hidup yang nyata—dan bukan tertunduk pasrah pada kotak-kotak dingin suapan pemerintah.
Bagi Habermas, kondisi yang terjadi saat ini mencerminkan pemerintah yang terjebak dalam rasionalitas instrumental, di mana warga negara diperlakukan sebagai objek yang dikelola melalui tabel statistik dan angka teknokratis—seperti prosedur formal pemilu atau sekadar capaian angka kepuasan. Padahal, demokrasi deliberatif menuntut sebaliknya, ia menghendaki negara menanggalkan dikte ‘kenyataan dari atas’ dan membuka ruang bagi rasionalitas komunikatif melalui kualitas komunikasi publik yang rasional dan setara.
Minta angka, tapi menolak maknanya
Pola ini terlihat jelas dalam bagaimana pemerintah merespons fluktuasi angka kepuasan publik sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Ketika survei seperti yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan kepuasan di angka 79,9%, angka tersebut dengan cepat diposisikan sebagai ‘kebenaran tunggal’. Namun, narasi ini menjadi rapuh ketika survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 mencatat penurunan drastis tingkat kepuasan ke angka 51,1%.
“Yang namanya survei itu dinamis, bisa naik bisa turun….. Ya insyaallah nanti 80% lagi,” ucap M. Qodari merespons survei SMRC.
Menanggapi fluktuasi ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah cenderung mendegradasi hasil survei hanya sebagai gambaran opini pada satu waktu, sebuah retorika yang secara praktis melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk mengakui adanya persoalan yang sebenarnya seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan bobroknya penegakan hukum.
Dengan berlindung di balik dinamika statistik, pemerintah tidak sedang mengajak publik berdialog, melainkan sedang menggunakan angka sebagai benteng teknokrasi untuk menolak kritik yang dianggap tidak sesuai dengan kuitansi validasi yang mereka pegang.
Masih banyak yang ingin kami sampaikan: debat angka Qodari, keracunan MBG 0,0007%, pendataan DTSEN, dan berbagai ‘angka’ lain yang hari ini semakin menjadi cermin bagaimana penguasa membaca rakyatnya. Angka-angka itu mungkin berguna dan merefleksikan sedikit dari kenyataan, tetapi jangan sampai kita lupa: tidak semua angka dapat merangkum kenyataan itu sendiri.
Satu yang bisa kami sampaikan: lawan!Jangan sampai kita tanpa sadar menerima dan menyetujui ukuran teknokrasi dingin yang semakin tajam ke bawah.
