Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi di tengah isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Nilai tukar rupiah dilaporkan melemah hingga menyentuh level Rp18.250 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan berkembangnya dinamika politik terkait kabar pengunduran diri Gibran.
Airlangga mengakui bahwa sentimen politik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Menurutnya, kondisi perekonomian tidak hanya ditentukan oleh faktor fundamental, tetapi juga sentimen pasar.
“Ya tentu, namanya ekonomi itu ada dua faktor, fundamental dan sentimen. Kalau sentimen biasanya berkaitan dengan shock-shock yang ada,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Airlangga meminta agar pelemahan rupiah tidak dinilai hanya berdasarkan pergerakan dalam satu hari. Ia menilai perkembangan nilai tukar dolar AS perlu dilihat secara kumulatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh.
“Kalau itu kan kita tunggu saja lihat perkembangan karena kan dolar ini bukan nilai satu hari, tetapi secara kumulatif,” katanya.
Airlangga juga memastikan pelemahan rupiah saat ini belum mengancam anggaran subsidi energi pemerintah. Ia menilai kondisi masih relatif terkendali selama harga minyak global dan nilai tukar berada pada level yang dapat diantisipasi.
“Ya kalau kita lihat kan masih naik turun dan selama harga minyak secara global masih dibeli di harga US$92-93 per barel dan Rupiah di level ini relatif sampai Desember sih masih aman,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah, Airlangga mendorong peningkatan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), khususnya untuk memenuhi kebutuhan impor.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki fasilitas kliring melalui Bank of China yang didukung oleh 12 bank di dalam negeri. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat transaksi menggunakan rupiah sekaligus membuka peluang diversifikasi mata uang dalam aktivitas perdagangan internasional. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi lintas negara.