Pengkhianatan tidak selalu datang dengan sebilah pisau. Terkadang ia datang melalui pelukan. Ia tidak selalu menampakkan wajah permusuhan. Sebaliknya, ia dapat mengenakan wajah kasih sayang, penghormatan, bahkan kesetiaan. Dalam politik, pengkhianatan yang paling sulit dikenali barangkali bukanlah ketika seseorang menikam lawannya dari belakang, melainkan ketika sebuah perpisahan dapat dipertontonkan sebagai kehangatan.
Dalam kisah penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Yudas Iskariot tidak menggunakan pedang untuk menyerahkan gurunya. Ia menggunakan ciuman. Sebuah gestur yang dalam kehidupan manusia menjadi lambang kasih sayang justru berubah menjadi tanda pengkhianatan. Ciuman itu memperlihatkan paradoks yang mengerikan: keintiman dapat menjadi instrumen kekuasaan, dan kasih sayang dapat dipinjam untuk menjalankan kepentingan yang bertentangan dengan maknanya sendiri.
Ingatan tentang ciuman Yudas itu terasa relevan ketika menyaksikan pelukan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Kamis, 12 November 2026.
Sesudah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden diterima, keduanya saling berjabat tangan. Gibran mencium tangan Prabowo. Prabowo kemudian memeluknya dan menepuk bahunya. Di tengah perpisahan itu, Gibran menyampaikan permintaan maaf. Sebuah adegan singkat yang menyisakan kesan haru, penghormatan, dan kedekatan.
Namun, politik tidak pernah sesederhana yang ditangkap kamera.
Di balik pelukan itu terdapat sebuah persekutuan kekuasaan yang sedang berubah. Dua tokoh yang pernah dipersatukan oleh kepentingan elektoral kini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan tidak lagi menempatkan mereka dalam hubungan politik yang sama.
Apakah pelukan tersebut merupakan ungkapan ketulusan? Sangat mungkin. Apakah ia menjadi simbol perpisahan yang bermartabat? Bisa saja. Tetapi pembacaan kritis tidak harus berhenti pada apa yang terlihat.
Justru di sinilah pertanyaan yang lebih mengganggu muncul, bagaimana jika pelukan merupakan bahasa yang memungkinkan sebuah perpisahan politik terlihat penuh kesetiaan, bahkan ketika fondasi persekutuannya telah kehilangan daya ikat?
Pertanyaan ini bukan untuk menetapkan siapa Yudas dan siapa Yesus. Analogi biblis itu tidak bermaksud menuduh bahwa salah satu pihak telah terbukti berkhianat. Ia merupakan pintu masuk untuk memahami bagaimana simbol keakraban dapat menyembunyikan—atau setidaknya mengaburkan—pertarungan kepentingan yang lebih besar.
Ketika pelukan menjadi mitos
Roland Barthes, melalui Mythologies (1957), mengajarkan bahwa tanda-tanda dalam kehidupan sosial tidak pernah sepenuhnya polos. Sebuah foto, pakaian, makanan, bahkan gerakan tubuh dapat membawa makna ideologis yang melampaui bentuk fisiknya. Dalam kerangka semiologi Barthes, pelukan Prabowo dan Gibran dapat dibaca pada tiga lapisan yakni denotasi, konotasi, dan mitos.
Pada tingkat denotasi, pelukan itu hanyalah pertemuan dua tubuh. Seorang presiden merangkul wakilnya yang mengundurkan diri. Tidak lebih dari sebuah gestur perpisahan. Sementara pada tingkat konotasi, pelukan tersebut mulai memproduksi makna. Ia dapat dimaknai sebagai pengampunan, penghormatan, perlindungan, keikhlasan, atau kesetiaan yang tetap terjaga meskipun hubungan kekuasaan berakhir.
Namun, persoalan paling menarik muncul ketika pelukan itu bekerja sebagai mitos. Bagi Barthes, mitos merupakan sistem penandaan tingkat kedua yang membuat sesuatu yang historis, politis, dan dibentuk oleh kepentingan manusia tampak alamiah. Mitos tidak harus bekerja dengan kebohongan. Ia justru dapat bekerja melalui penyederhanaan realitas, dengan menghilangkan sejarah dan kontradiksi yang melatarbelakanginya.
Dalam konteks ini, pelukan dapat membentuk mitos tentang perpisahan yang harmonis. Sebuah pengunduran diri yang berlangsung di tengah tekanan politik dan kontroversi konstitusional dapat memperoleh makna baru melalui satu gambar: dua pemimpin yang saling merangkul.
Peristiwa yang kompleks disederhanakan menjadi sebuah kehangatan. Pertarungan kepentingan digantikan oleh narasi persaudaraan. Perubahan konfigurasi kekuasaan memperoleh wajah yang manusiawi. Yang politis berubah menjadi personal. Yang konfliktual berubah menjadi sentimental. Yang seharusnya dipertanyakan justru diselimuti oleh rasa haru.
Di sinilah pelukan tidak lagi sekadar menjadi ekspresi emosional. Ia berpotensi menjadi perangkat ideologis yang menaturalisasi perpisahan politik.
Publik tidak hanya melihat dua orang berpelukan. Publik juga ditawari sebuah cara untuk memahami peristiwa tersebut: bahwa semuanya berlangsung baik-baik saja, bahwa kesetiaan tetap utuh, dan bahwa kekuasaan sedang memperlihatkan kedewasaannya. Padahal, mitos tentang keharmonisan tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai kepentingan politik yang sedang dinegosiasikan.
Barthes membantu kita memahami bahwa kekuatan sebuah tanda justru terletak pada kemampuannya membuat konstruksi politik tampak sebagai kenyataan yang alamiah. Pelukan menjadi bahasa yang terasa begitu manusiawi sehingga orang mungkin lupa bertanya tentang struktur kekuasaan yang berada di belakangnya.
Pengkhianatan, tak memerlukan permusuhan
Dalam politik, pengkhianatan sering dibayangkan sebagai tindakan dramatis berupa pembelotan, penyingkiran, atau serangan terbuka terhadap sekutu sendiri. Namun, pengkhianatan juga dapat dipahami secara lebih halus, yakni sebagai ‘runtuhnya komitmen’ yang sebelumnya menjadi dasar sebuah persekutuan.
Kesetiaan politik selalu mengandung persoalan yang rumit. Ia jarang berdiri semata-mata di atas hubungan personal. Di dalamnya terdapat kalkulasi kekuasaan, pembagian pengaruh, kepentingan kelompok, dan harapan tentang masa depan.
Prabowo dan Gibran tidak hadir dalam ruang politik yang kosong. Persekutuan mereka pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang lebih luas, termasuk hubungan politik Prabowo dengan Joko Widodo.
Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak hanya dapat dibaca sebagai berakhirnya jabatan seorang wakil presiden. Ia juga mengundang pembacaan tentang perubahan hubungan di antara kekuatan yang sebelumnya membangun persekutuan tersebut.
Tetapi perubahan persekutuan bukan otomatis pengkhianatan. Untuk menyebut suatu tindakan sebagai pengkhianatan, kita perlu mengetahui komitmen apa yang dilanggar, siapa yang melanggarnya, dan kepentingan siapa yang dikorbankan. Justru ketidakpastian itulah yang menjadikan pelukan tersebut penting dibaca.
Dalam politik, kesetiaan yang tampak di hadapan publik tidak selalu identik dengan kesetiaan yang dijalankan dalam distribusi kekuasaan. Seseorang dapat terus menyatakan dukungan, sekalipun pengaruh politiknya sedang berkurang. Seseorang dapat memperlihatkan penghormatan, sekalipun persekutuan yang menopangnya telah berubah. Dan dua tokoh dapat saling berpelukan, sekalipun kepentingan politik mereka tidak lagi sepenuhnya bertemu.
Di sinilah ciuman Yudas menemukan relevansinya sebagai metafora. Yudas menggunakan simbol kedekatan pada saat tindakannya justru menandai berakhirnya sebuah hubungan kesetiaan. Kemungkinan serupa dapat muncul dalam dunia politik ketika gestur persaudaraan tetap dipertahankan meskipun hubungan kekuasaan sedang mengalami pergeseran mendasar.
Tidak diperlukan permusuhan terbuka. Tidak diperlukan pertengkaran di hadapan kamera. Bahkan, semakin besar kepentingan untuk menjaga stabilitas, semakin penting pula mempertahankan penampilan keakraban. Pelukan dapat menjadi bahasa diplomasi terakhir ketika bahasa politik tidak lagi mampu menjelaskan seluruh kenyataan.
Maka, pertanyaan tentang pengkhianatan tidak cukup diarahkan kepada siapa yang memeluk dan siapa yang dipeluk. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: apakah yang sedang ditinggalkan itu seorang sekutu, sebuah kesepakatan politik, atau suatu konfigurasi kekuasaan yang tidak lagi menguntungkan? Sebab dalam politik, kesetiaan sering kali diuji bukan ketika kekuasaan sedang dibagi, melainkan ketika pembagian itu harus diubah.
Kekuasaan yang memeluk
Michel Foucault menawarkan perspektif yang lebih mendalam untuk memahami mengapa gestur tubuh dapat menjadi bagian dari praktik kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui perintah, hukum, atau represi. Kekuasaan juga beroperasi melalui praktik sosial, pengaturan tubuh, pembentukan wacana, dan produksi apa yang diterima masyarakat sebagai kebenaran. Kekuasaan tidak selalu memaksa. Ia juga membentuk cara manusia melihat, menilai, dan memahami kenyataan.
Dalam perspektif tersebut, pelukan di Istana bukan sekadar peristiwa personal. Ketika berlangsung di hadapan kamera dan menjadi bagian dari komunikasi politik negara, gestur itu memasuki ruang produksi makna kekuasaan. Tubuh presiden dan tubuh wakil presiden tidak lagi hanya mewakili dua individu. Keduanya juga membawa simbol otoritas, legitimasi, dan hubungan hierarkis.
Prabowo yang memeluk Gibran dapat dibaca sebagai figur pemimpin yang menerima dan memberikan penghormatan. Gibran yang mencium tangan Prabowo dapat dibaca sebagai figur yang memperlihatkan kepatuhan dan penghargaan.
Pembacaan tersebut tidak harus mencerminkan niat pribadi keduanya. Namun, sebagai representasi publik, gestur itu menyediakan bahasa tertentu tentang hubungan kekuasaan. Menurut Foucault, yang penting bukan hanya apa yang terjadi, melainkan bagaimana sebuah peristiwa hadir sebagai sesuatu yang dapat dipahami dan diterima.
Pengunduran diri dapat dibingkai sebagai tanggung jawab. Perpisahan dapat dibingkai sebagai kenegarawanan. Perubahan kekuasaan dapat dibingkai sebagai kesinambungan.
Pelukan membantu menghadirkan kemungkinan pembacaan tersebut. Ia tidak menghapus konflik secara nyata. Tetapi ia dapat membantu mengatur bagaimana konflik itu hadir dalam kesadaran publik.
Di sinilah kekuasaan memperlihatkan kemampuannya yang paling halus: bukan semata-mata menentukan apa yang boleh dilakukan, melainkan ikut membentuk apa yang wajar untuk dipercayai. Masyarakat dapat diarahkan untuk mengenang kehangatan perpisahan, sementara pertanyaan mengenai relasi kepentingan yang mendahuluinya perlahan kehilangan tempat.
Siapa yang memperoleh keuntungan politik dari pengunduran diri itu? Bagaimana keseimbangan kekuasaan berubah setelahnya? Apa yang terjadi pada persekutuan yang pernah menopang kemenangan elektoral mereka? Dan siapa yang berhak menentukan bahwa sebuah perpisahan harus dikenang sebagai pengorbanan, bukan sebagai kekalahan politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut—yang jelas, tak selesai dijawab hanya dengan sebuah pelukan yang terpotret melalui bidikan kamera di Istana Merdeka.
Di titik ini, Barthes dan Foucault bertemu. Barthes membantu membongkar bagaimana pelukan berubah menjadi mitos tentang kesetiaan dan keharmonisan. Foucault membantu menjelaskan bagaimana mitos semacam itu dapat menjadi bagian dari praktik kekuasaan yang membentuk cara publik memahami realitas.
Pelukan adalah tanda. Tetapi ketika tanda tersebut beredar melalui institusi, media, dan wacana resmi, ia juga dapat menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan.
Kita mungkin tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh perasaan yang hadir dalam pelukan Prabowo dan Gibran. Kehangatan itu mungkin tulus. Kesedihan itu mungkin nyata. Penghormatan itu mungkin sungguh-sungguh. Namun, ketulusan personal tidak dengan sendirinya meniadakan kontradiksi politik.
Yudas pernah menggunakan ciuman untuk menandai sebuah pengkhianatan. Politik modern memiliki simbol dan bahasanya sendiri. Pelukan di Istana itu mungkin akan dikenang sebagai perpisahan yang bermartabat. Tetapi ia juga patut dikenang sebagai sebuah pertanyaan yang belum selesai tentang kesetiaan, kepentingan, dan kekuasaan.
Pengkhianatan dalam politik tidak selalu dimulai ketika seseorang berhenti memeluk sekutunya. Terkadang, pengkhianatan justru menjadi mungkin ketika pelukan tetap dipertahankan, sementara kesetiaan yang pernah menyatukan keduanya telah kehilangan maknanya.
Dan mungkin itulah ironi paling getir dari kekuasaan—tubuh masih dapat saling merangkul, bahkan ketika kepentingan politik telah berjalan meninggalkan satu sama lain.

