Puluhan ribu guru melakukan unjuk rasa di Monas dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10). Massa aksi terdiri dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI).
Massa guru ingin menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK. Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah,” ungkap Zein, seorang peserta aksi, Kamis (30/10).
Namun Presiden Prabowo tidak dapat menemui demonstran, karena tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Korea Selatan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro merespon terdapat masalah kompleks dalam pengangkatan guru madrasah swasta jadi PPPK atau ASN. Ia juga mengarisbawahi keterbatasan fiskal daerah.
“Tentang jumlah kebutuhan, kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah,” ujar Juri di Kantor Sekretaris Negara, Kamis (30/10).