Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun seluruh infrastruktur dari nol.
“Biaya yang diberikan jauh lebih efisien bila BGN membangun sendiri semua fasilitas dan infrastrukturnya,” ujar Dadan, Rabu (18/2/2026).
Pihaknya mengungkapkan kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan bagi pihak yang berkontribusi dalam percepatan program. “Insentif dasar diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap percepatan pembangunan SPPG yang telah dilakukan,” ungkapnya.
Kebijakan insentif dapur MBG ramai menjadi sorotan publik di media sosial, namun BGN menegaskan faktor kecepatan dan kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama pelaksanaan MBG.
Aturan insentif Rp6 juta per hari terdapat dalam Keputusan Kepala BGN RI tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun 2026. Pemberian insentif tidak dipengaruhi jumlah porsi makanan yang diproduksi dan dianggap dana bantuan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
“Besaran tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah penerima manfaat. Berlaku untuk periode dua tahun sejak SPPG mulai beroperasi, selanjutnya akan dilakukan evaluasi,” kutipan petunjuk teknis MBG.
Perhitungan insentif Rp6 juta per hari juga akan berlaku pada hari libur nasional dan cuti bersama. BGN menghitung jumlah hari operasional SPPG dalam satu tahun sepanjang 313 hari.
“Besaran insentif tidak terpengaruh oleh hari libur pendistribusian MBG (hari libur nasional, cuti bersama, dan libur sekolah) sehingga insentif tetap dibayarkan,” tulis aturan teknis MBG.
Berdasarkan aturan tersebut, setiap SPPG berpotensi menerima insentif hingga Rp1,87 miliar per tahun.