Jakarta– Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut muncul di tengah menguatnya desakan pemakzulan Gibran melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Pada hari yang sama, ratusan anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan HMP untuk memproses dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Wakil KetuaDPRSaan Mustopa menyampaikan, usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Ia menyatakan surat tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma,Jakarta.
Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. Dengan demikian, belum ada konfirmasi resmi dari MPR mengenai penerimaan surat maupun proses administratif pengunduran diri Gibran.
Awal mula desakan pemakzulan Gibran
Desakan pemakzulan Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali menguat setelah muncul dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan Gibran dari sekolah luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Sementara itu, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan membatalkan surat tersebut.
Putusan MA itu menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong penggunaan HMP. Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris NegaraPrasetyoHadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Bagaimana mekanisme pemakzulan wakil presiden?
Penggunaan HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, DPR memiliki hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden dapat dimakzulkan.
Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui. Pertama, usulan penggunaan HMP harus diproses melalui mekanisme internal DPR hingga memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.
Selanjutnya, apabila DPR memutuskan untuk mengajukan usul pemberhentian, DPR harus terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut. Permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK kemudian wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR melanjutkan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima.
Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna MPR, dengan syarat kehadiran minimal tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Wakil presiden yang bersangkutan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, pengajuan HMP oleh sekitar 120 anggota DPR masih merupakan tahapan awal dalam proses politik dan konstitusional.
Bagaimana jika Gibran mengundurkan diri?
Selain mekanisme pemakzulan, konstitusi juga mengatur kemungkinan pengunduran diri wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Calon pengganti diusulkan oleh presiden sebanyak dua orang.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan, pengisian posisi wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional tersebut.
Sementara itu, hingga Kamis (12/11/2026), Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
Di sisi lain, DPR tetap memiliki agenda untuk menindaklanjuti usulan HMP dalam rapat paripurna. Perkembangan kedua proses tersebut akan menentukan langkah selanjutnya terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.