Pada 23 hingga 25 November 2025, ujung utara dan barat Pulau Sumatera dilanda hujan dengan curah yang ekstrem. Menurut peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, hujan ekstrem tersebut dipengaruhi oleh siklon langka, Siklon Senyar, yang terjadi di sekitar Selat Malaka.
Curah hujan melanda di sebagian wilayah Sumatera Barat berada di atas intensitas 100 mm per hari, pada 23 November 2025. Lalu, 24 November 2025 hujan lebat masih mengguyur daerah tersebut dan kabupaten lain di Sumatera Utara seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Hingga 25 November 2025, hanya dalam sehari, hujan ekstrem dengan kekuatan lebih dari tiga kali intensitas hujan di Sumatera Utara dan Barat, menerjang Aceh.
Dampaknya katastropik. Lanskap geografi di ketiga provinsi tersebut berubah total. Rekapitulasi dari BNPB hingga Kamis (8/12/2925) sore, jumlah korban meninggal dunia mencapai 950 jiwa. Korban terbanyak ditemukan di Wilayah Agam, Sumatera Barat dengan total 172 jiwa. Selain korban jiwa, hingga Senin (8/12/25), terdapat 274 korban hilang, 7633 korban terluka, 1,5 juta orang terdampak, 52 kabupaten/kota yang terendam, 850 ribu orang mengungsi, 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 435 jembatan rusak. Apa penyebabnya?
Mencari tahu akarnya
Apakah banjir hanya terjadi karena hujan? Ya, banjir tersebut memang terjadi karena hujan. Namun, hujan bukan penyebab utama. Pakar hidrologi UGM Agus Maryono menilai banjir tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga faktor lain seperti meteorologi, geografi, geologi, dan hidrolik. Apabila menggunakan faktor cuaca ekstrem saja, dampak banjir tidak akan sejauh itu. Menurutnya, kondisi hutan-hutan gundul di beberapa wilayah menyebabkan adanya kenaikanrun offatau limpasan permukaan, yakni kondisi air hujan yang tidak terserap oleh tanah.
Selain itu, longsoran dan penyumbatan alam memperparah banjir tersebut. Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM Hatma Suryatmojo mengatakan kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan yang tinggi. Kerusakan ekosistem hutan ini disebabkan oleh perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, sertaillegal logging.
Tidak hanya membawa mayat dan reruntuhan rumah, banjir juga membawa potongan-potongan kayu. Dari mana potongan-potongan kayu ini berasal? Deforestasi sudah banyak terjadi dan masih berlangsung di banyak kawasan hulu Sumatera. Studi dari IOPScience pada 1 Februari 2019 oleh Kemen G Austin menyebutkan dalam periode 2001 dan 2016, deforestasi sebagian terjadi di Sumatera mencapai 47 persen dari total deforestasi nasional; dan Kalimantan mencapai 40 persen dari total deforestasi nasional. Penelitian mencatat penyebab utamanya berasal dari perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan 23 persen deforestasi secara nasional. Selain itu, aktivitas pertambangan juga menjadi salah satu sumber penyebabnya.
Setidaknya terdapat 12 perusahaan yang terindikasi melanggar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperparah bencana. Namun, nama-nama perusahaan tersebut masih belum dirilis secara resmi dan cenderung dirahasiakan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan dalih alasan hukum. Sementara ini, perusahaan bubur kertas PT Toba Pulp Lestari tengah dituding menjadi penyebab banjir di Sumatera Utara. Hanya tunggu waktu sampai perusahaan-perusahaan lain turut disebut dalam pembicaraan terkait faktor penyebab banjir.
Terlepas dari daftar nama perusahaan, di manakah posisi perhitungan risiko lingkungan dalam proses pemberian izin?
Menilik yang seharusnya
Pertanyaan tersebut membuka tabir kebenaran yang lain. Sebagai lulusan dari departemen sosial-politik, saya tidak akan memberikan penjabaran dari proses pemberian izin dan kompleksitas hukumnya. Namun, satu hal yang bisa saya simpulkan, yakni seharusnya negara hadir untuk rakyatnya.
Bagaimanapun juga, penurunan izin untuk pembukaan konsesi lahan telah memicu adanya deforestasi. Kini, deforestasi mengakibatkan bencana besar. Menilik bencana banjir dan longsor yang sebesar ini, terdapat kemungkinan bahwa penurunan izin tidak seratus persen memperhatikan dampak lingkungan, hidrologi, meteorologi, serta aspek-aspek lain yang dapat memitigasi risiko.
Negara pun tidak hadir dalam proses evakuasi. Lambatnya proses evakuasi menyebabkan berbagai masalah baru. Bahkan, meskipun telah didesak oleh berbagai elemen masyarakat, pemerintah belum mencanangkan sebagai bencana nasional. Publik pun berspekulasi status bencana nasional membuka gerbangexposureterhadap dunia internasional. Tak hanya bantuan logistik dari dunia internasional, tetapi juga kemungkinan adanya audit besar-besaran untuk membongkar sistem perusahaan dan lembaga lainnya.
Pemerintah daerah sudah menyatakan ketidaksanggupan untuk mengatasi bencana ini. Namun, pemerintah pusat masih bergeming. Bantuan resmi pun lamban diturunkan. Metode pemberian bantuan belum masif. Fasilitas negara tidak semuanya dipakai. SDM setempat banyak yang tumbang karena kelelahan. Kedatangan pejabat-pejabat publik sebatas aksi performatif. Penyampaian terhadap publik pun tidak sesuai dengan etika dan sarat meremehkan.
Dalam bencana, setiap detik berarti. Kelambanan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan ini, termasuk dengan keengganan untuk mencanangkan status bencana nasional dan tidak dibarengi dengan bantuan yang masif, hanya akan menambahmortality rateuntuk setiap korban hilang dan terjebak di posko tanpa adanya cadangan makanan dan air bersih. Bisa selamat dari bencana bukan berarti berhasil kabur dari ancaman kematian. Ketiadaan suplai yang cukup untuk bertahan hidup—ditambah dengan kondisi yang tidak higienis—dapat menurunkan kesempatan untuk bertahan.
Jejeran masalah di atas membuka mata kita bahwa banjir bandang tidak hanya menyeret gelondongan-gelondongan kayu, tetapi juga fakta-fakta yang selama ini tertutupi dari pantauan publik. Fakta bahwa negara gagal untuk hadir kepada rakyatnya dan fakta bahwa rakyat hanyalah statistika, bukan manusia.
