Perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis banyak mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama di tengah gejolak perekonomian nasional. Sepanjang 2026, valuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 19,5%, nilai rupiah vis-à-vis dolar AS melemah hingga menyentuh Rp 17.858 per dolar pada 28 Mei 2026, bertepatan dengan hari kunjungan Presiden ke Istana Élysée, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan.
Hal ini sangat dapat dipahami ketika masyarakat ingin agar Presiden tetap berada di Indonesia dengan melakukan penghematan perjalanan ke luar negeri, apalagi setelah melakukan perjalanan ke Prancis yang sudah dilakukan 4 kali dalam 12 bulan terakhir. Pertama pada Juli 2025 saat Bastille Day, 23 Januari 2026, 14 April 2026, dan terakhir pada 28 Mei 2026.
Tulisan ini tidak mencoba untuk menjustifikasi perjalanan Presiden ke Prancis dan negara lain di Eropa di tengah gejolak perekonomian di masyarakat. Alih-alih menyoroti kegiatan yang dilakukan, tulisan ini berupaya memahami apa yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika sering berkunjung ke luar negeri, seperti Prancis, dalam kacamata hubungan internasional dan dinamika geopolitik saat ini.
Kunjungan strategis ke Prancis
Dari kunjungan Presiden Prabowo, terutama ke Prancis, hal yang sedang dilakukan adalah mencari keseimbangan baru dalam geopolitik internasional. Uni Eropa yang semakin berjarak dari Amerika Serikat di bawah Donald Trump tidak bisa lagi dimaknai sebagai satu kesatuan. Ketika berkunjung ke Amerika Serikat pada Februari 2026 lalu, kunjungan tersebut tidak dapat lagi dimaknai sebagai sinyal positif bagi negara-negara Uni Eropa.
Presiden Macron sendiri telah menyampaikan keraguannya terhadap komitmen keamanan Amerika Serikat dalam beberapa kesempatan penting, pidato di hadapan duta besar Prancis pada Agustus 2018, pidato militer Januari 2025 saat inaugurasi Trump kedua, dan pernyataan bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz tentang kedaulatan Eropa. Yang paling menggambarkan keretakan transatlantik adalah pertanyaan Macron pada Januari 2025: What will we do in Europe tomorrow if our American ally withdraws its warships from the Mediterranean?Pesan ini menyiratkan bahwa jarak antara Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin menjauh dalam kerja sama.
Selama ini, geopolitik internasional didominasi oleh narasi Amerika Serikat vis-à-vis China dengan berbagai dinamika isu perdagangan, isu Taiwan, dan perebutan pengaruh di berbagai kawasan. Berada di tengah dua kekuatan tanpa menjalin aliansi dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan lain adalah pilihan sulit bagi Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan status kerja sama Indonesia dengan Prancis menjadi Comprehensive Strategic Partnership relevan setidaknya karena dua hal.
Pertama, Prancis bersama Jerman adalah dua negara “pemimpin” Uni Eropa yang sangat berpengaruh. Dengan menjalin kerja sama dan meningkatkan status kemitraan, Indonesia memiliki kepentingan strategis terhadap Uni Eropa untuk mendapatkan dukungan di tengah kemungkinan terjadinya dampak buruk persaingan Amerika Serikat dan China.
Sebagai konteks, Indonesia dengan Uni Eropa telah menandatangani kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada tahun 2025 setelah negosiasi yang berjalan 10 tahun, dan akan berlaku efektif pada 2027. Presiden Prabowo menyebut Prancis sebagai mitra Indonesia di Uni Eropa yang turut mempercepat negosiasi dan perundingan IEU-CEPA.
Kunjungan 28 Mei 2026 sendiri menghasilkan peluncuran France-Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC), sebuah forum bisnis tingkat tinggi yang dibentuk Kadin Indonesia bersama MEDEF, asosiasi pengusaha terbesar di Prancis. Oleh karena itu, posisi Prancis bukan hanya sekadar mitra simbolik, tetapi juga pintu masuk terbesar Indonesia ke pasar terbesar kedua di dunia.
Kedua, Prancis memberikan perhatian lebih pada perkembangan geopolitik Indo-Pasifik dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Klaim ini bukan sekadar retorika. Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang merupakan resident power di kawasan Indo-Pasifik, dengan sekitar 1,6 juta warga negara di tujuh wilayah seberang laut seperti Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, dan Réunion, serta sekitar 7.000 personel militer permanen di kawasan. Strategi Indo-Pasifik Prancis 2025 mengalokasikan €13 miliar untuk wilayah ini dan menempatkan Indonesia sebagai mitra kunci bersama India, Jepang, dan Australia.
Awal 2025, kelompok tempur kapal induk Charles de Gaulle bahkan menggelar misi Clemenceau 25 yang puncaknya adalah latihan La Pérouse di sekitar kepulauan Indonesia, melibatkan Australia, India, Singapura, Malaysia, dan Inggris. Ini menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bekerja sama dan mendapatkan dukungan dalam menyeimbangkan kekuatan baru di tengah dinamika internasional yang semakin tidak menentu.
Lebih dari sekadar kerja sama ekonomi dan diplomatik, kemitraan Indonesia–Prancis juga didukung oleh kerja sama pertahanan yang konkret. Indonesia telah memesan 42 jet tempur Rafale dari Dassault senilai USD 8,1 miliar, dengan tiga unit pertama tiba di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan salah satu kunjungan Presiden Prabowo ke Paris.
Indonesia juga membangun dua kapal selam Scorpène bersama Naval Group di galangan PT PAL lengkap dengan transfer teknologi, serta menandatangani Letter of Intent untuk tambahan Rafale, kapal selam, frigat ringan, dan howitzer CAESAR pada Mei 2025. Kerja sama pertahanan ini menjadi bukti bahwa kunjungan Presiden ke Paris bukan kegiatan seremonial, melainkan operasionalisasi kemitraan strategis yang menghasilkan transfer teknologi dan penguatan kapabilitas pertahanan domestik.
Investasi atau boros?
Tentu pertanyaan logis tetap muncul: jika tujuannya strategis, mengapa tidak cukup mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono? Jawabannya terletak pada sifat diplomasi middle power. Kehadiran fisik kepala negara bukanlah formalitas semata, melainkan sinyal politik bahwa Indonesia memiliki pilihan strategis, sebuah leverage yang tidak bisa didelegasikan. Dalam tata geopolitik di mana Beijing dan Washington berebut pengaruh, simbol kemandirian strategis justru menjadi mata uang diplomasi yang berharga bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Pada akhirnya, perdebatan tentang kunjungan Presiden Prabowo ke Paris tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan boros atau hemat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah dalam 12 hingga 24 bulan ke depan kemitraan strategis komprehensif ini akan menghasilkan investasi nyata, transfer teknologi yang dirasakan industri pertahanan domestik, dan akses pasar Eropa yang menggerakkan ekspor sawit, tekstil, serta alas kaki Indonesia.
Jika hasilnya konkret, kritik atas pemborosan akan luruh dengan sendirinya. Jika tidak, publik berhak menuntut pertanggungjawaban. Diplomasi Indo-Pasifik Indonesia kini sedang diuji bukan oleh seberapa sering pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Charles de Gaulle, melainkan oleh seberapa konkret manfaatnya sampai ke dapur rumah tangga di Bandung, Jakarta, dan Medan.
