Di pertengahan abad 19, Karl Marx mengklasifikasi masyarakat ke dalam dua kategori. Pertama, totalitas relasi produksi ekonomi merupakan basis, dasar yang sebenarnya, yang di atasnya, kedua, segala macam relasi suprastruktur seperti hukum, politik, ideologi, bahkan agama dibangun (1859).
Tipologi Marx kemudian dibantah sendiri oleh kalangan yang mengatasnamakan diri sebagai pengikut Marx. Antonio Gramsci, Georg Lukács, Karl Korsch, dan Louis Althusser adalah beberapa nama besar di antaranya. Jumlah ini belum termasuk kalangan luar yang memandang rendah dan menganggap kategorisasi Marx terlalu simplistik.
Marx tampak salah karena terlalu tendensius menganalisis kompleksitas realitas sosial dengan dua kategori sederhana itu. Namun sebagai sebuah kategori analisis, tentu saja sahih. Bagaimanapun sebuah teori, supaya kredibel metodologinya, harus menetapkan batasan analisis. Bukankah makin spesifik sebuah metode, makin operasional sebuah teori, makin memenuhi syarat?
Marx tidak sepenuhnya salah. Sejarah membuktikan, Uni Soviet yang sempat berjaya dan menjadi lawan yang tangguh terhadap negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan sekutunya, roboh pada 1991 karena ketidakmampuan mengurus masalah ekonomi (Magnis Suseno, 2013). Sebaliknya, Cina, negara komunisme versi Mao Zedong atau Cinaisasi komunisme, hari ini menjadi rujukan banyak negara karena kapabilitasnya menggenjot performa ekonomi.
Relasi rezim dan pertumbuhan ekonomi
Studi tentang relasi rezim dan performa ekonomi sangat banyak, tetapi berujung pada temuan yang berbeda. Ada yang menemukan bahwa rezim, entah komunisme otoritarian entah demokrasi, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ada pula yang justru menunjukkan tidak ada hubungan. Kalaupun ada, tidak signifikan secara statistik, atau cuma conditioning atau ada faktor eksternal lain (Lindberg et al., 2026).
Yang menarik adalah di antara perbedaan tersebut, Cina berusaha menjadi negara komunis otoriter yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan Cina lantas menjadi acuan banyak negara. Amerika Serikat sendiri, di bawah Trump, tidak lagi nyaman dengan demokrasi liberal. Muncul keyakinan bahwa untuk maju secara ekonomi, sebuah negara harus menganut otoritarianisme seperti Cina.
Studi terbaru Marina Nord dan kawan-kawan menunjukkan bahwa per tahun 2025, jumlah negara-negara otoriter dan yang sedang mengalami otokrasi seperti Indonesia sedang bertumbuh pesat. Jumlah negara-negara otoriter mencapai 92, melebih 87 negara demokrasi. Di antara jumlah ini, 44 negara sedang mengalami otokratisasi, mewakili 41 persen populasi dunia dan 39 persen GDP dunia. Sementara itu, hanya 18 negara yang sedang berproses menjadi negara demokrasi (Nord et al., 2026).
Alasan otokrasi lebih magnetis adalah karena kedisiplinan warga, keteraturan sosial dan politik, kecepatan dan efisiensi mengambil keputusan politik dan kebijakan publik. Negara menjadi kuat karena diperintah penguasa yang kuat (strongman). Alih-alih berdemo, orang fokus bekerja, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, demokrasi justru memberi ruang bagi kebebasan berpendapat yang berujung demonstrasi, disensus politik yang cenderung menghasilkan deadlock roda pemerintahan dan macetnya laju ekonomi. Selain itu, kalangan ilmuwan demokrasi sendiri tidak pernah dan menolak untuk mengaitkan rezim demokrasi dengan performa ekonomi.
Bagi mereka, demokrasi hanyalah paradigma dan norma yang paling efektif dan beradab untuk mengatur heterogenitas masyarakat kontemporer. Paling jauh, demokrasi adalah prosedur untuk memotret, menangkap, dan mengagresi preferensi mayoritas warga yang beragam (Christiano, 2008).
Developmentalisme dan Indonesia
Kesan menghindarnya teoritisi demokrasi dari pertanggungjawaban ekonomi justru menjadi bumerang, dimanfaatkan oleh kalangan anti-demokrasi untuk menunjukkan bawah sia-sia memperjuangkan demokrasi. Trend ini begitu kuat di Indonesia, sejak Soeharto (Yuda, 2018), dilanjutkan Jokowi (Mietzner, 2023), dan Prabowo (Pepinsky, 2024; Mietzner, 2024, 2025).
Developmentalisme mengajukan argumentasi dilema palsu begini: demokrasi hanya berfungsi jika para warganya sudah makmur secara ekonomi. Lihat saja negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa Barat. Jokowi pernah mengatakan hal ini secara publik. Prabowo mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan norma-norma demokrasi seperti transparansi dan partisipasi publik untuk mewujudkan program ambisius seperti MBG dan KDMP atas nama pemerataan.
Argumentasi developmentalisme mudah dipatahkan. Pertama, bukankah negara-negara demokrasi maju juga beranjak dari ekonomi pas-pasan, bahkan miskin? Kedua, bukankah Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia pun akhirnya terseret lagi ke dalam otokrasi? Kalau demikian, performa dan kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk memilih di antara demokrasi atau otoritarianisme. Studi komprehensif Adam Przeworski dan Fernando Limongi sudah lama menunjukan rezim tidak memiliki hubungan dengan kinerja ekonomi (1993). Paling-paling hanya mengkondisikan.
Akhir sebuah pemerintahan
Namun ada satu hal yang pasti dan terjadi entah di negara demokrasi entah di negara otokrasi: jika performa ekonomi melemah, pemerintahan berada di ujung tanduk. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah indikator paling kuat, tangible bagi publik untuk mengukur: apakah sebuah pemerintah capable and competent atau tidak? Di sini Marx benar. Ekonomi itu bukan masalah ideologis dan abstrak. Ekonomi adalah setiap hembusan nafas hidup riil warga. Kalau orang sulit bernafas, ia akan memberontak.
Raksasa Uni Soviet tumbang karena ekonominya memburuk. Soeharto kandas dan jatuh karena ekonomi Indonesia sekarat di bawah kepemimpinannya, terlepas faktor demonstrasi massa dan tekanan moneter dan masyarakat internasional. Prabowo mungkin akan berakhir dengan cara serupa jika ia tidak peka dengan kondisi kritis Indonesia hari-hari ini.
Indonesia sedang mengalami kondisi kemelut ekonomi. Nilai rupiah jatuh hingga sempat menyentuh Rp18.000 per USD. Investor ramai-ramai gulung tikar dan berbondong-bondong ke luar negeri. Harga BBM menanjak drastis. Harga sembako perlahan ikut terseret naik. Bukan hanya masyarakat akar rumput, kelas menengah pun ikutan tercekik. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 memang mencapai 5,61 persen, tetapi justru ditopang oleh government spending sekitar 21 persen. Bukan oleh investasi dan ekspor yang biasanya menjadi andalan ekonomi yang sehat.
Di sisi lain, program populis jumbo seperti MBG dan KDMP semakin menimbulkan banyak masalah. Korupsi massif, mulai dari pucuk pimpinan, ikut menyeret berbagai politisi. KDMP dikerjakan oleh militer dengan pendekatan keras, mengambil paksa bangunan sekolah dan tanah warga. Tanpa pertimbangan pasar, KDMP dibangun berdekatan, dan bermaksud untuk mematikan sektor swasta seperti Indomaret dan Alfamart yang juga krusial untuk menggerakkan dan memperkuat ekonomi nasional.
Menanggapi buruknya transparansi, akuntabilitas, perencanaan kebijakan, dan alokasi anggaran, resistensi muncul dari berbagai pihak. Media asing ramai-ramai menyorot, semakin menimbulkan kecemasan pada para investor. Mahasiswa dan warga segmen sosial lain turun jalan, riuh di lapangan, bising di media sosial.
Potret di atas mengindikasikan performa ekonomi sedang tidak baik-baik. Fakta-fakta ini seharusnya dibaca sebagai sinyal, alarm bagi pemerintahan Prabowo untuk mendengarkan banyak masukan, berbenah, dan mencari strategi yang tepat menyelesaikan masalah ekonomi. Alih-alih bergoyang-goyang, melakukan retorika kosong, Prabowo sebaiknya menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia secepat mungkin sebelum digusur paksa dari istana negara seperti ayah mertuanya, Soeharto. Kadang-kadang sejarah memang terulang jika kita tidak belajar darinya.
