Ada paradoks yang sulit diabaikan dalam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ketika daerah dituntut mengencangkan ikat pinggang akibat keterbatasan fiskal, pemerintah pusat justru mempertahankan struktur kelembagaan penasihat presiden dengan jumlah anggota yang tidak sedikit. Kehadiran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pun memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana semangat penghematan benar-benar berlaku di lingkaran istana?
Efisiensi anggaran sejatinya merupakan langkah solutif memperbaiki kualitas belanja negara. Pemborosan harus dikendalikan, pengeluaran tidak produktif dikurangi, dan setiap rupiah uang publik diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut kehilangan konsistensinya apabila penghematan lebih terasa sebagai kewajiban daerah daripada keteladanan pemerintah pusat.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, termasuk penyesuaian transfer ke daerah sekitar Rp50,59 triliun. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus menata ulang berbagai prioritas belanja di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat.
Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, penyesuaian tersebut bukan sekadar urusan administratif. Ruang pembangunan menjadi semakin sempit. Program infrastruktur, pelayanan dasar, dan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat berpotensi mengalami penundaan atau pengurangan.
Dalam konteks itulah keberadaan Wantimpres layak dipersoalkan secara kritis. Pelantikan 26 anggota Wantimpres pada awal Oktober 2026 menghadirkan persoalan mengenai urgensi, proporsionalitas, dan konsekuensi anggaran lembaga tersebut. Setiap jabatan negara tentu membawa implikasi pembiayaan, mulai dari hak keuangan, tunjangan, fasilitas, dukungan sekretariat, hingga operasional kelembagaan.
Persoalannya bukan sekadar berapa besar gaji dan fasilitas yang diterima para anggota Wantimpres. Pertanyaan yang lebih substansial adalah apakah seluruh pengeluaran tersebut sebanding dengan manfaat yang dihasilkan bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden memang membutuhkan nasihat dan pertimbangan strategis. Namun, dalam sistem pemerintahan yang telah memiliki kementerian, lembaga teknis, tenaga ahli, dan berbagai instrumen kajian kebijakan, kebutuhan terhadap struktur penasihat tersendiri dengan keanggotaan besar patut diuji secara terbuka.
Apa nilai tambah yang benar-benar dihasilkan Wantimpres? Bagaimana kontribusinya diukur? Apakah fungsi penasihatan tersebut tidak dapat dijalankan melalui struktur yang lebih sederhana dan hemat?
Pertanyaan demikian bukan semata menyangkut eksistensi sebuah lembaga, melainkan konsistensi moral dalam pengelolaan keuangan negara.
Efisiensi tidak seharusnya berhenti ketika menyentuh kepentingan dan kenyamanan lingkar kekuasaan. Prinsip penghematan mesti berlaku sama terhadap seluruh institusi yang dibiayai uang publik. Jika daerah dituntut memangkas belanja dan menunda program, maka struktur, fasilitas, dan pembiayaan lembaga di tingkat pusat juga harus terbuka terhadap evaluasi.
Memang, anggaran Wantimpres tidak serta-merta dapat dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan fiskal daerah. Namun, persoalan ini melampaui perhitungan nominal. Yang dipertaruhkan adalah keteladanan pemerintah, keadilan dalam menentukan prioritas, serta kepercayaan publik terhadap kesungguhan kebijakan efisiensi. Karena itu, transparansi biaya dan evaluasi manfaat Wantimpres menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Publik berhak mengetahui apakah pengeluaran untuk lembaga tersebut mencerminkan prinsip efektivitas, kepatutan, dan akuntabilitas.
Efisiensi bukan sekedar keberanian mengurangi anggaran pembangunan daerah, tetapi juga kesediaan meninjau kembali struktur dan pengeluaran di pusat kekuasaan. Penghematan kehilangan legitimasi moral ketika daerah diminta berkorban, sementara lingkar kekuasaan tidak menunjukkan kesediaan yang sama. Negara tidak cukup hanya menyerukan efisiensi. Ia harus memberi teladan, dimulai dari istana.
