Pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap dua tahun. Aneka program populis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan yang terbaru, ‘gentengisasi’ membungkus banyak masalah. Kebijakan tanpa riset, urgensi, evaluasi dan monitoring, hingga impact yang justru menimbulkan banyak korban dan masalah.
Meskipun begitu, Prabowo mengklaim pemerintahan dirinya berhasil. Survei Indikator Politik menunjukkan 79,9 persen publik puas dengan performa kerja Prabowo. Gayung bersambut, elit politik ramai-ramai memuji Prabowo. Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, adalah dua di antaranya yang terang-terangan melontarkan dukungan kepada Prabowo.
Anehnya, sorotan kebanyakan analis politik tertuju pada dukungan elit politik terhadap Prabowo yang tidak sepaket dengan Gibran. Aneka spekulasi mencuat. Gerombolan elit politik yang dulu menjilat kekuasaan Jokowi sekarang balik menggigit Jokowi. Prabowo pun terlihat semakin berani mengambil jalur berbeda dari pendahulunya. Ia membebaskan tahanan politik korban warisan kriminalisasi era Jokowi untuk seakan menunjukkan komitmennya pada demokrasi dan pembelaan terhadap para korban.
Mengapa para elit partai, oligarki, memainkan dramaturgi yang sama terhadap Prabowo seperti yang mereka lakukan terhadap Jokowi dulu: buru-buru mendukung Prabowo? Artikel ini menyodorkan tiga jawaban: pertama, kekuasaan itu “empty space” (ruang kosong), impersonal, dan magnetis; kedua, eksekutif terlalu kuat (executive aggrandizement); dan ketiga, kolusi elite-oligarki.
Kekuasaan sebagai ruang kosong
Gagasan kekuasaan politik adalah ruang kosong diusulkan oleh filsuf politik Claude Lefort. Menurutnya di alam demokrasi, kekuasaan bersifat impersonal, tidak dapat dimiliki oleh seseorang selamanya. Berbeda dengan rezim monarki yang mengizinkan penguasa memandang diri memiliki kekuasaan sebagai properti pribadi (Lefort, 1988).
Di Indonesia, presiden berhalusinasi berkuasa untuk selamanya sehingga berakhir menyedihkan seperti dialami Soekarno, Soeharto, dan sekarang Jokowi. Memang kekuasaan itu memikat, tulis Niccolò Machiavelli. Sekali seseorang mencecap nikmatnya berkuasa, ia lupa bahwa kenikmatan itu hanya sesaat, akan lekang oleh waktu (Machiavelli, 1532).
Tatkala para elite-oligarki kembali menyuarakan dukungan kepada Prabowo untuk periode kedua, mereka benar dengan mengingatkan bahwa ini bukan soal moralitas: lupa berbalas budi kepada Jokowi karena tidak mendukung Gibran juga. Atau berbalas budi kepada Prabowo karena sudah memberikan mereka posisi strategis dalam pemerintahannya dan bagi-bagi MBG.
Yang paling tepat adalah Zulkifli dan kawan-kawan elitnya melihat kekuasaan sebagai ruang kosong yang tidak melekat atau dihegemoni oleh satu sosok selamanya. Mereka berpindah hati mengikuti ke mana telunjuk kekuasaan mengarah. Mendukung Prabowo adalah keputusan tepat karena kekuasaan saat ini tinggal sementara di bawah atap rumah Prabowo.
Eksekutif terlalu kuat
Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan enam partai di parlemen dengan total suara hampir mencapai 70 persen. PDIP tidak mendukung Prabowo secara eksplisit seperti menduduki kursi kementerian tertentu, tetapi menolak kata ‘oposisi’ dan berlindung di balik istilah ‘partai penyeimbang’ untuk bermain aman: kadang mendukung, kadang pura-pura tidak setuju.
NasDem pun demikian, hingga saat ini tidak menunjukkan kejelasan stance: tidak beroposisi, tidak juga berkoalisi. Stance politik yang sebenarnya mudah diambil di alam demokrasi liberal, tetapi malah jadi rumit di Indonesia. Maju salah, mundur kena. Hidup segan, mati pun tak mau. Posisi NasDem mirip PDIP, terjebak di dalam romansa politik yang kejam dengan Prabowo: salah bergerak, tidak hanya ditinggalkan, tapi juga dilumpuhkan.
Mengapa PDIP dan NasDem enggan menunjukkan kejelasan stance politik? Mengapa elit partai lain, tanpa Munas, Rapimnas, atau Munaslub, buru-buru menyatakan dukungan? Kalangan ilmuwan politik sepakat memberi jawaban: karena eksekutif atau presiden terlalu kuat (executive aggrandizement) (Bermeo, 2016; Runciman, 2018). Para ilmuwan politik dari Australia sepakat menyebutnya illiberal executive untuk memberi alarming bahwa Indonesia sudah beralih dari demokrasi elektoral menuju demokrasi illiberal (Power, 2018; Aspinall & Mietzner, 2019; Warburton & Aspinall, 2019).
Di dalam demokrasi illiberal, ketika presiden terlalu kuat, tidak ada partai lain yang berani secara publik menyatakan beroposisi karena akan berakhir dikriminalisasi sebagaimana lazim di era Soeharto dan diwariskan Jokowi. Prabowo tentu saja memiliki bakat untuk menerapkan strategi serupa untuk menekan partai lain.
Dugaan di atas berdasar lantaran Prabowo sering meminta partai-partai di luar koalisi untuk bergabung dan mendukung pemerintahannya. Yang tidak ingin bergabung, ia dengan tegas mengatakan ‘jangan mengganggu’, terminologi yang tidak pantas di dalam sistem demokrasi.
Beroposisi tidak sama dengan mengganggu. Beroposisi adalah menawarkan alternatif kebijakan, solusi, pilihan, dan kendaraan bagi publik untuk menghukum pemerintahan yang tidak melayani aspirasi rakyat selama bertengger di pucuk kekuasaan (Slater, 2018). Hanya duduk diam dan menonton, itu bukan oposisi, tapi ganti posisi duduk.
Kolusi elit dan oligarki
Soeharto tumbang bukan hanya karena parlemen jalanan mahasiswa. Para elit-oligarki yang selama ini berbagi piring nasi bersama Soeharto meninggalkan dirinya. Selama 30 tahun lebih, Soeharto menahbiskan diri sebagai penguasa tunggal (personal authoritarianism). Elit-oligarki tidak mengganggu dirinya karena ia menyediakan dan melindungi kekayaan mereka (Winters, 2011, 2013).
Malapetaka mulai mendatangi Soeharto ketika anak-anaknya menjadi rakus, mengambil semua ‘lahan bisnis’ milik elit-oligarki. Soeharto diam-diam membiarkan anak-anaknya menjadi tamak dan menguasai pasar. Kalangan elit-oligarki marah hingga membiarkan Soeharto kesepian sampai akhir hidup.
Pasca Soeharto runtuh, elite dan oligarki terus berkuasa, bahkan mengepakan sayap ke berbagai sudut negeri. Sumber daya alam, dari tambang hingga hutan, dikuasai. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah harus mendapat restu mereka (Robison & Hadiz, 2004, 2013). Kolusi elite-oligarki bertahan hingga hari ini. Jokowi dan Prabowo presiden pun disokong secara finansial oleh mereka (Pepinsky, 2024).
Aliran dukungan ke Prabowo untuk periode kedua adalah bagian dari alur permainan elit-oligarki. Saat seseorang menjadi presiden, ia sekaligus naik ke puncak piramida kekuasaan elit-oligarki. Maka tidak heran jika mereka mempersembahkan ritual loyalitas (Mietzner, 2013).
Meskipun begitu, presiden jangan berhalusinasi seolah dukungan itu berlaku seumur hidup. Mereka mendukung selama kepentingan mereka untuk tetap menikmati kekuasaan dan memproteksi kekayaannya tidak terancam. Transaksi elit-oligarki bukan murni pasar, melainkan kolusi yang kontingen, penuh persaingan busuk, terpecah-pecah. Perekatnya hanya kepentingan politik-ekonomi. Selesai kepentingan, bubar kolusi.
Pasca reformasi, kalangan elit-oligarki paham satu hal: supaya tetap hidup dengan tenang dan makmur di republik ini, Indonesia tidak boleh menjadi sepenuhnya otoritarian atau demokrasi penuh (Mietzner, 2025). Ambisi seseorang untuk berkuasa lama akan menjadi parasit yang menghisap seluruh kekayaan dan kekuasaan. Maka, muncul aturan tidak tertulis di kalangan elit-oligarki: rotasi kekuasaan. Mereka harus bergilir berkuasa, termasuk mengorbitkan pemimpin boneka elit-oligarki.
Prabowo harus berhati-hati, tidak sentimental dan hanyut dalam dukungan semu para penjilat tersebut. Politisi bukan tentara yang memiliki jiwa korsa, setia dalam untung dan malam. Politisi memberi untuk mendapatkan. Para elit-oligarki mendukung presiden karena di sana lumbung resources kekayaan dan kekuasaan. Namun ketika presiden ingin memonopoli resources tersebut, mereka akan balik menggigit. Yang mereka inginkan adalah berbagi, oligopoli.
