Di tengah kehidupan yang selalu diatur oleh berbagai regulasi, banyak masyarakat justru merasa undang-undang adalah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Bahasa yang kaku, alur rumit, serta susunan pasal yang berlapis sering membuat hukum terkesan eksklusif dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Padahal, hampir seluruh aktivitas sehari-hari warga negara bersentuhan langsung dengan aturan hukum.
Undang-Undang Terasa Jauh dari Masyarakat
Undang-undang kerap dipandang sebagai sesuatu yang rumit, kaku, dan hanya bisa dipahami oleh kalangan tertentu seperti hakim, advokat, akademisi, atau pejabat. Kesan itu muncul bukan karena masyarakat tidak mampu berpikir hukum, melainkan karena teks hukum terlalu lama dibiarkan hadir dengan wajah yang berjarak. Kalimatnya panjang, istilahnya teknis, susunannya berlapis, dan sering kali tidak segera memperlihatkan apa hubungan satu pasal dengan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, banyak orang memilih menyerah sebelum mulai membaca.
Padahal, hukum tidak pernah jauh dari kehidupan. Mengurus identitas kependudukan, bekerja, berkendara, bersekolah, berobat, menerima bantuan sosial, sampai bertransaksi di pasar digital, semuanya bersentuhan dengan peraturan. Karena itu, persoalan utamanya bukan apakah masyarakat perlu memahami undang-undang, melainkan bagaimana negara, lembaga pendidikan, dan para pembentuk peraturan membuat hukum lebih mudah didekati oleh warga (Zych, 2018).
Terapkan Cara Membaca Peta
Kekeliruan yang paling sering terjadi ialah menganggap membaca undang-undang harus selalu dimulai dengan memahami seluruh pasal sekaligus. Cara pandang seperti itu justru membuat hukum terasa menakutkan. Teks peraturan sebaiknya dibaca sebagaimana orang membaca peta. Cukup dimulai dari tujuan, arah, dan titik yang hendak dituju.
Judul peraturan biasanya sudah memberi petunjuk tentang ruang masalah yang diatur. Bagian konsiderans membantu melihat alasan mengapa aturan itu dibentuk. Ketentuan umum menjelaskan istilah penting. Setelah itu, pembaca cukup mencari pasal yang berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, larangan, prosedur, atau sanksi.
Langkah sederhana semacam ini membuat undang-undang tidak lagi tampak sebagai tembok istilah, melainkan sebagai petunjuk bertindak. Penelitian mengenai legal literacy juga menunjukkan bahwa kemampuan memahami hukum tumbuh ketika orang berhadapan dengan kebutuhan yang nyata, lalu dibantu menavigasi dokumen hukum secara praktis, bukan dijejali penjelasan yang terlalu abstrak (Bertenthal, 2017).
Pentingnya Kejernihan Bahasa Hukum
Cara pandang itu penting karena hukum yang sukar dibaca mudah berubah menjadi alat yang hanya dimonopoli oleh mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa resmi. Dalam keadaan seperti itu, warga sering patuh tanpa benar-benar paham, atau bahkan melanggar tanpa sadar karena isi aturannya tidak pernah dijelaskan secara masuk akal. Padahal, negara hukum menuntut hal yang lebih mendasar daripada sekadar ketaatan formal.
Warga perlu mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, hak apa yang dapat dituntut, dan prosedur apa yang harus ditempuh ketika dirugikan. Di titik ini, kejernihan bahasa hukum bukan soal gaya, melainkan soal keadilan. Gagasan plain language dalam pembentukan regulasi menekankan bahwa peraturan tetap dapat presisi tanpa harus tenggelam dalam kerumitan yang tidak perlu. Aturan yang jernih tidak menurunkan wibawa hukum. Sebaliknya, aturan yang jernih memperbesar peluang hukum dipahami, dipatuhi, dan diawasi oleh masyarakat yang menjadi subjeknya.
Media massa, kampus, sekolah, dan lembaga negara karena itu perlu mengambil peran sebagai penerjemah awal, bukan sekadar pengulang bunyi pasal. Masyarakat tidak selalu membutuhkan uraian teoritis yang panjang; yang lebih mendesak adalah penjelasan ringkas mengenai maksud aturan, siapa yang terkena, apa dampaknya, dan apa yang harus dilakukan bila hak dilanggar.
Menanti Bahasa Hukum yang Komunikatif
Hukum akan terasa bersahabat bila dibumikan dalam bahasa yang lugas, contoh yang dekat, dan penjelasan yang tidak merendahkan pembaca. Kebiasaan membaca undang-undang juga perlu dilatih pelan-pelan, mulai dari pertanyaan yang paling dasar: aturan ini mengatur siapa, untuk tujuan apa, dan akibat hukumnya apa. Dari sana tumbuh keberanian untuk membaca pasal demi pasal tanpa rasa gentar.
Undang-undang pada akhirnya tidak boleh berdiri sebagai dokumen yang hanya hidup di ruang sidang atau meja birokrasi. Dalam negara demokratis, undang-undang harus dapat dibaca oleh rakyat biasa dengan kepala tegak, bukan dengan perasaan kalah sebelum memahami kalimat pertamanya. Kecemasan terhadap bahasa hukum sebenarnya lahir dari pengalaman berulang menghadapi dokumen resmi yang terasa lebih sibuk menjaga formalitas daripada membantu orang memahami maksud aturan.
Kebiasaan itu sudah saatnya diubah. Undang-undang yang baik bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga komunikatif secara sosial. Saat warga dapat membaca aturan dengan lebih tenang, hubungan antara hukum dan masyarakat tidak lagi bersifat sepihak, melainkan menjadi hubungan yang lebih dewasa, kritis, dan partisipatif dalam kehidupan sehari-hari warga sendiri (Mokoena & Koen, 2022).