Di hadapan Prabowo Subianto, pertanyaan itu terdengar sederhana: bagaimana pandangan buruh tentang MBG? Tidak ada yang rumit. Bahkan, bagi banyak orang, jawabannya seolah sudah bisa ditebak yakni dukungan buruh yang akan memperkuat narasi kebermanfaatan program MBG.
Tetapi realitas berbicara lain. Alih-alih afirmasi, yang muncul justru penolakan spontan: tidak! Singkat. Tegas. Dan mungkin tak terduga.
Jawaban spontan semacam itu jarang lahir dari ruang kosong. Ia bukan hasil kalkulasi, bukan pula refleksi dari tekanan situasional. Ia adalah refleks—respons yang dibentuk oleh pengalaman yang berulang. Dalam dunia buruh, pengalaman itu konkret: upah yang terasa selalu tertinggal, kebutuhan hidup yang terus meningkat, dan ketidakpastian kerja yang menjadi bagian dari keseharian. Maka ketika MBG ditanyakan, yang diuji bukan konsepnya, melainkan dampaknya.
Dan bagi mereka, dampak itu belum terasa. Kata “tidak” itu, dengan demikian, tidak bisa dipahami sebagai sekadar penolakan. Ia adalah penanda adanya jarak. Jarak antara kebijakan yang dirancang dengan keyakinan bahwa ia menjawab persoalan, dan realitas di lapangan yang terkesan nihil. Jarak ini kerap tersembunyi di balik laporan, angka, dan indikator formal. Namun dalam satu kata spontan, jarak itu menjadi telanjang.
Lebih jauh lagi, respons buruh tidak berdiri sendiri. Ia beresonansi dengan perasaan yang juga hidup di tengah sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka yang berada di sektor informal, pekerja harian, hingga kelompok rentan lainnya, sering kali berada dalam posisi yang sama yakni menjadi objek kebijakan tanpa benar-benar merasakan manfaat langsung. Dalam konteks ini, “tidak” dari buruh bukan hanya suara satu kelompok, melainkan gema dari perasaan kolektif yang luas.
Bayangkan jika jawabannya berbeda. Jika yang muncul adalah “iya”, maka narasi yang terbentuk akan jauh lebih solid. Dukungan buruh akan memperkuat legitimasi, mempertebal keyakinan bahwa arah kebijakan sudah tepat, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk melangkah dengan kepercayaan diri tinggi. Tetapi realitas tidak selalu mengikuti ekspektasi. Dan justru di situlah nilai dari respons spontan itu yakni membongkar asumsi dengan kejujuran.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah buruh setuju atau tidak. Yang lebih mendesak adalah apakah suara itu didengar dengan sungguh-sungguh? Sebab dalam praktik kebijakan publik, mendengar sering kali berhenti pada prosedur, bukan pada pemahaman. Padahal, suara yang paling jujur justru sering muncul di luar forum resmi—dalam percakapan singkat, dalam jawaban spontan, dalam satu kata yang tak terencana.
Pemerintah memiliki kesempatan untuk membaca momen ini sebagai sinyal, bukan gangguan. Sebuah pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tidak diukur dari seberapa kuat ia dipertahankan, tetapi dari seberapa jauh ia dirasakan. Ketika buruh (dan sebagian besar masyarakat) memberikan respons serupa, maka yang dibutuhkan bukan pembenaran, tapi peninjauan ulang.
Karena itu, sudah saatnya kebijakan MBG direviu secara menyeluruh. Bukan sekadar penyesuaian teknis di permukaan, tetapi evaluasi yang menyentuh akar seperti relevansi, distribusi manfaat, dan keterhubungannya dengan kebutuhan riil masyarakat. Proses ini menuntut kerendahan hati dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua asumsi terbukti benar.
Pemerintah tak mesti keras kepala dalam memaksakan keberlanjutkan sebuah program yang dinilai “tidak” bermanfaat untuk masyarakat. Kehendak masyarakat harus jadi prioritas, mengalahkan kepentingan elite kekuasaan.
