Harga minyak dunia terus naik sejalan dengan memanasnya gejolak geopolitik di Timur Tengah. Indonesia yang masih membutuhkan impor minyak memiliki tantangan untuk segera menerapkan kebijakan darurat.
Ahli Strategi Makro Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastidia memperdiksi tambahan beban fiskal mencapai Rp80 triliun per tahun untuk subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar. Ia menyampaikan agar pemerintah mengaktifkan mekanisme penyesuaian subsidi untuk mencegah guncangan inflasi.
Menkeu Prediksi WFH Bisa Hemat BBM 20 Persen
Merespon kondisi ini, pemerintah tengah menggodok regulasi penerapan WFH (Work From Home) atau bekerja dari rumah bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai swasta. Pemerintah mencanangkan WFH berlaku selama satu hari setiap pekannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartarto memastikan surat edaran sedang dipersiapkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kebijakan WFH mampu menghemat BBM hingga 20 persen. “Perhitungan kasarnya, penghematan BBM bisa mencapai sekitar 20 persen jika satu hari kerja dilakukan dari rumah. Dengan fleksibilitas ini, aktivitas di rumah meningkatkan dan kemungkinan sektor pariwisata juga ikut terdorong,” ujar Purbaya.
Ahli Soroti WFH Bukan Solusi
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai strategi satu kali WFH setiap pekan tidak akan berdampak secara signifikan. Ia menyoroti konsumsi BBM lebih banyak digunakan dalam sektor logistik dan distribusi barang daripada mobilitas pekerja.
“Jadi menurut saya, efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural. Kalau targetnya penghematan 80 triliun rupiah, menurut saya WFH jelas tidak cukup. Pemerintah perlu masuk ke kebijakan yang lebih mendasar,” ujar Rendy.
Menurut Rendy, Pemerintah harus mampu melakukan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai selama ini cukup banyak subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak. Ia juga menambahkan agar pemerintah lebih serius dalam penguatan transportasi publik untuk memberi dampak lebih permanen dalam menghemat BBM.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Rijadh Djatu Winardi menyebut WFH sebagai kebijakan pelengkap. Menurutnya, pemerintah perlu membuat kebijakan utama dalam penyelamatan fiskal. Ia mentarankan opsi memangkas belanja Badan Gizi Nasional (BGN).
MBG Menyesuaikan Sekolah Daring
Penghematan BBM juga akan dilakukan dalam ruang lingkup sekolahan. Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara hibrida atau kombinasi metode daring dan tatap muka. Metode ini akan disesuaikan dengan jenis kegiatan dalam pembelajaran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan mekanisme distribusi MBG akan disesuaikan dengan pola kehadiran siswa di sekolahan.
Presiden Prabowo menegaskan agar krisis global termasuk konflik Timur Tengah tidak menghentikan MBG. “Jadi jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak,” tegas Prabowo.