Cuplikan ceramah Saiful Mujani di Utan Kayu, Jakarta Timur (31/03/2026) membuat para pendukung fanatik Prabowo naik pitam. Komentar-komentar pedas sampai kecaman terlontar di berbagai media sosial. Hasutan hingga pelaporan ke pihak kepolisian atas tuduhan makar mengalir. Tensinya begitu tinggi melebihi hasutan people power serupa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Padahal, gagasan dan aksi di dalam teori politik dan sosial adalah dua hal berbeda, dengan takaran yang berbeda pula. Ujaran Saiful Mujani, sebagaimana diklarifikasi kemudian oleh dirinya, adalah sebuah sikap politik (political engagement) terhadap isu tertentu yang dijamin oleh konstitusi.
Maka kita patut bertanya, mengapa fans club Prabowo begitu berang ingin cepat-cepat meringkus Saiful Mujani dan memenjarakan salah satu ilmuwan politik ternama di Indonesia ini? Bukankah reaksi emosional pendukung Prabowo justru dapat menjadi bumerang bagi Prabowo: alih-alih menyerang Saiful Mujani, mereka sedang menggiring Prabowo ke jurang?
Bukan hasutan, tapi keresahan
Pernyataan Saiful Mujani sebenarnya membungkus kurang lebih dua kemungkinan pesan. Pertama, Bang Ipul, sapaan akrab Saiful Mujani, menyampaikan keresahan politik sebagai seorang ilmuwan politik, salah satu dari generasi perintis survei politik di Indonesia. Ia tampak risau dengan potret politik di Indonesia hari-hari ini yang makin jauh dari democratic governance.
Indeks demokrasi Indonesia makin melorot. Berbagai kebijakan populis Prabowo tidak evidence-based, cacat implementasi, tidak memiliki skala prioritas dan peka krisis. Meskipun begitu, Prabowo seakan tidak tahu atau tahu tapi tak peduli terhadap berbagai data dan fakta lapangan. Kritik ditanggapi sebagai antek asing, tidak nasionalis, tidak ingin Indonesia maju. Di dalam kosakota Ahok: sudah tidak paham, dikasih tahu, malah nyeyel. Terhadap kemelut demikian, menasihati Presiden adalah upaya sia-sia, buang waktu.
Prabowo malah menantang: siapa yang tidak suka, tidak setuju dengan kebijakannya, silahkan mengalahkan dia pada Pilpres 2029 atau melalui impeachment. Bang Ipul tentu tau, dua kanal ini juga sudah tersumbat. Bagaimana mungkin impeachment dapat dilakukan jiwa koalisi pendukung pemerintah di parlemen mencapai 70an persen. Pemerintah didukung enam partai. Dua partai lain, PDIP dan NasDem, tak jelas arah. Berkoalisi tidak, beroposisi pun tidak.
Pilpres 2024 sudah terang-benderang membuka mata kita, bahwa petahana dapat melakukan apa saja untuk kembali berkuasa. Mulai dari penggunaan money politics hingga pengerahan berbagai lembaga tinggi negara. ASN, polisi, tentara, kepada desa, Mahkamah Konstitusi, KPU hingga buzzer murahan dapat dipakai (Mietzner, 2025; Hadiprayitno, 2024; PSHK Indonesia, 2024). Ibarat contenders memiliki limited budget, incumbent memiliki unlimited budget. Kalau demikian, pilpres pun tidak dapat menjadi instrumen menggulingkan rezim yang tidak becus.
Semua lembaga tinggi negara hanya membebek penguasa, rubber-stamp pemerintah. Eksekutif, presiden, di Indonesia terlalu kuat (executive aggrandizement). Karena itu, tidak ada alternatif lain untuk menghukum rezim yang tidak akuntabel secara horizontal selain makar. Gagasan Saiful Mujani tidak lain adalah sebuah tarikan logis atas tersumbatnya semua kanal politik untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia hari ini. Bukan hasutan, melainkan keresahan atau kegalauan politik seorang pejuang demokrasi di Indonesia.
Hasutan dan bumerang
Kemungkinan pesan kedua dari ceramah Saiful Mujani adalah makar, sebagai sebuah gagasan akademik yang feasible and strategic untuk konteks Indonesia saat ini, bukan hasutan untuk makar. Saiful Mujani tidak sedang melakukan pidato politik resmi untuk menggulingkan Prabowo atau mengerahkan massa ke jalanan. Ia hanya menawarkan ide: cara terbaik untuk memperbaiki pemerintahan yang bobrok di Indonesia saat ini adalah melalui people power.
Yang aneh adalah mengapa gerbong pendukung Prabowo hanya menggoreng isu makar daripada pesan yang pertama yang paling penting dan urgen? Reaktifnya gerombolan suporter Prabowo untuk mencecar, menghakimi dan ingin memenjarakan Saiful Mujani justru membuka kelemahan mereka sebagai sekumpulan orang bersumbu pendek, kawanan tanpa nalar. Mereka persis mengikuti gaya Prabowo yang sering menyepelekan kritikan konstruktif outsiders pemerintahannya.
Selain membuka aib sendiri, yang seharusnya ditanggapi serius dan diperbaiki oleh Prabowo, tanggapan emosional para pendukung Prabowo justru dapat menjadi bumerang bagi legitimasi dan kredibilitas pemerintahan Prabowo. Bagaimana bisa? Berikut adalah logika sederhananya.
Prabowo memenangkan pertarungan kursi presiden pada 2024 hanya dengan satu kali putaran. Lebih dari 58 persen warga Indonesia memilih dirinya bersama Gibran. Di awal tahun 2026, beberapa survei menunjukkan approval rating publik yang tinggi terhadap performa pemerintahan Prabowo, hampir 80 persen. Kedua data ini cukup untuk menunjukkan bahwa mayoritas warga Indonesia mendukung Prabowo.
Jika mayoritas warga Indonesia mendukung Prabowo, gerakan people powerhanya mungkin memobilisasi sedikit orang. Itupun sporadis, terfragmentasi, dan bernapas pendek, jika berkaca pada beberapa aksi jalanan pasca-reformasi. Kalau demikian, untuk apa Prabowo dan para pendukungnya gusar?
Kegundahan spontan mereka justru menimbulkan tanda tanya: ada apa dengan 58 persen dukungan pada Pilpres 2024 dan approval rating Prabowo yang tinggi? Apakah sungguh merepresentasikan aspirasi riil warga? Aneka pertanyaan penuh curiga dapat bertambah dan justru berefek buruk pada legitimasi dan kredibilitas pemerintahan Prabowo.
Tampak di sini, bukan Saiful Mujani, melainkan para pendukung Prabowo yang sedang menghasut untuk menjatuhkan Prabowo. Hasutan pendukung Prabowo justru menjadi bumerang untuk pemerintahan Prabowo. Di sini Prabowo mesti belajar: memelihara pendukung yang tidak punya isi kepala justru akan menjadi senjata makan tuan.
Boleh makar
Reaksi keras kawanan pendukung Prabowo bertumpu pada satu kesepahaman: makar itu inkonstitusional. Karena itu, Saiful Mujani melanggar konstitusi dan layak dipenjarakan. Reaksi spontan atas isu politik dan publik, tanpa riset dan pertimbangan dalam, sudah pasti salah dan bisa blunder.
Makar salah jika langsung dipilih massa dan lawan politik di tengah banyak alternatif jalan masih terbuka. Potret Indonesia hari ini justru menunjukkan tidak ada opsi lain, kecuali makar. Jika menasihati, mendorong impeachment, dan mengalahkan saat pemilu sudah dikooptasi penguasa, jalan satu-satunya adalah makar. Makar adalah jalan terakhir, yang bukan inkonstitusional, melainkan ekstrakonstitusional.
Di dalam sejarah banyak negara demokratis, fajar demokrasi justru menyingsing melalui makar. Makar dimungkinkan secara teoritis dan empiris. Reformasi yang menggulingkan diktator Soeharto dihasilkan melalui makar. Revolusi yang menumbangkan Ferdinand Marcos di Filipina pada tahun 1986 terjadi melalui gerakan People Power yang didukung oleh hierarki Gereja Katolik dan militer. Tahun lalu, di Nepal, Perdana Menteri K. P. Sharma Oli mundur karena demonstrasi anarkis mahasiswa dan massa luas. Masih banyak lagi praktik seru di negara lain.
Jika makar dengan tujuan menegakkan demokrasi adalah senjata terakhir dan ampuh yang dimungkinkan teori dan praktik demokrasi, tindakan melarang makar tanpa mempertimbangkan alasannya justru anti-demokrasi. Para pendukung Prabowo tampak menggunakan demokrasi konstitusional sebagai topeng untuk melancarkan aksi antidemokratis: membungkam pengkritik. Padahal kritik adalah asupan vitamin untuk menyehatkan demokrasi.
