Makan Bergizi Gratis, lazim disebut MBG, saat ini menjadi program prioritas yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini menjadi prioritas karena Presiden memandang MBG adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan ekonomi lokal. Beliau memandang program ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan bisa memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM (Meidyana, 2025).
Program ini dilaksanakan kurang dari 100 hari pemerintahan Indonesia ada di tangan Prabowo-Gibran. Pada 6 Januari 2025, program MBG diluncurkan di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi. Sasaran dari program ini berkisar tiga juta penerima manfaat yang terdiri atas balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Cakupan yang bisa dibilang cukup besar dengan persiapan kilat (Noviyanti, 2025).
Jutaan penerima manfaat
Dalam satu SPPG, kapasitas yang tersedia setiap harinya berkisar 3000 porsi. Porsi MBG tersebut akan dikirimkan kepada sekolah dengan jarak kurang lebih 5-6 kilometer dari SPPG. Untuk satu porsinya, alokasi dana yang dikeluarkan sebesar Rp 10.000. Besaran ini bukan dinilai dari membeli satu porsi makanan. Akan tetapi, untuk membeli bahan baku yang sudah dirancang oleh ahli gizi. Rancangan menu tersebut disesuaikan dengan standar komposisi gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN) (Purwowidhu, 2025).
Untuk merealisasikan program MBG, alokasi dana yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2025 adalah Rp 71 triliun. Alokasi tersebut diberikan pada Badan Gizi Nasional. Dari Rp 71 triliun, Rp 51,5 triliun dibelanjakan untuk bahan makanan. Sedangkan sisanya dibelanjakan untuk pegawai, barang, dan dukungan manajemen. Alokasi tersebut ditargetkan untuk 17,9 juta orang (D.I., 2025).
Akan tetapi, berdasarkan Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, target penerima manfaat MBG akan dinaikkan di kuartal IV 2025 menjadi 82,9 juta. Hingga saat ini, jumlah SPPG atau Dapur MBG terus bertambah di setiap daerah di Indonesia. Jika harus menyediakan porsi MBG untuk 82,9 juta orang, jumlah SPPG yang dibutuhkan adalah 32.000 dapur. Dengan lonjakan penerima manfaat yang sangat besar ini, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran Rp 100 triliun untuk mendanai program MBG ini (D.I., 2025).
Ribuan korban keracunan
Di balik banyaknya angka fantastis di atas, MBG menyimpan realita yang fantastis juga. Tercatat 6.517 orang penerima manfaat mengalami keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan kasus terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total 45 kasus dengan jumlah korban yang beragam. Terdapat 24 kasus keracunan dari 6 Januari sampai 31 Juli. Sedangkan dari tanggal 1 Agustus sampai bulan Oktober sudah tercatat 51 kasus. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan kasus keracunan ini terjadi karena SPPG tidak mematuhi SOP yang ada (CNN Indonesia, 2025).
Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat per 27 September 2025 terdapat 8.649 penerima manfaat yang menjadi korban keracunan MBG. Koordinator Nasional JPPI menyampaikan pada akhir bulan September terdapat lonjakan jumlah korban sebanyak 3.289 dalam dua minggu terakhir. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Mengingat program ini ditargetkan untuk pemenuhan gizi (CNN Indonesia, 2025).
Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan lain dalam menanggapi kasus keracunan MBG ini. Presiden menyatakan bahwa jumlah kasus keracunan MBG hanya 0,0017% dari total penerima manfaat program MBG. Beliau berpendapat jumlah kasus keracunan tersebut tidak bisa menandakan kegagalan program MBG yang menjadi program prioritas pemerintahannya. Prabowo Subianto kemudian menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan antisipasi untuk pencegahan kasus keracunan MBG (Fika, 2025).
Krisis komunikasi
Tanggapan Presiden Prabowo terkait kasus keracunan MBG tersebut kurang tepat ketika kita melihatnya melalui sudut pandang komunikasi krisis. Kasus MBG ini bisa kita kategorisasikan ke dalam krisis karena memenuhi beberapa kondisi (Argenti, 2009), yakni elemen-elemen yang sifatnya tidak terduga, informasi yang tidak mencukupi, dan begitu cepatnya dinamika yang terjadi. Ketiga kondisi tersebut tercermin dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional terkait SPPG tidak menaati SOP yang menjadi penyebab maraknya kasus keracunan MBG.
Di tengah krisis, pemerintah seharusnya menerapkan komunikasi krisis untuk menjaga citra baik pemerintah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pernyataan Presiden Prabowo justru tidak mengindahkan kaidah komunikasi krisis yang baik. Rencana komunikasi krisis adalah kunci dari bagaimana sebuah organisasi bisa bertahan. Hal tersebut terdiri dari mengetahui apa yang akan disampaikan, kapan pesan disampaikan, dan kepada siapa pesan tersebut disampaikan (Ferguson, 1999).
Pernyataan Prabowo bahwa kasus keracunan MBG hanya 0,0017% dari total penerima manfaat tidak bisa menandakan kegagalan program MBG kurang tepat dikatakan ketika angka tersebut adalah ribuan manusia yang merupakan rakyatnya. Alih-alih menyatakan empati dan meminta maaf, Presiden Prabowo menekankan validasi bahwa programnya tidak gagal karena jutaan penerima manfaat lainnya tidak keracunan. Penyampaian pesan ini juga tidak dilakukan di waktu yang tepat karena korban yang berjatuhan sudah ribuan. Seharusnya Presiden Prabowo memberi pernyataan akan melakukan tindakan pencegahan atau evaluasi sesegera mungkin ketika kasus awal terjadi.
Di sisi lain, program MBG ini adalah program prioritas yang memakan anggaran sangat besar. Bahkan sampai memotong alokasi anggaran untuk program lainnya. Mencari validasi keberhasilan program dengan membandingkan angka korban dengan penerima manfaat lainnya tidak akan memberikan citra yang baik terhadap program ini. Terlebih lagi menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat yang notabene membiayai program ini melalui pajak yang dibayarkan ke pemerintah.
