Jakarta– Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menilai gagasan pembentukan koalisi permanen tidak memiliki urgensi dan dianggap tidak sejalan dengan dinamika politik nasional. “Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai dengan realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” ujar Andreas, dilansir dari Kompas, Selasa (9/12/2025).
Ia juga menegaskan arah kebijakan pemerintahan dibangun berdasarkan visi presiden terpilih, bukan dari partai politik. “Platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet,” tambahnya.
Secara terpisah, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa partainya tetap berada di luar koalisi dan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan,” ujarnya.
“Mau bentuk koalisi permanen atau apapun namanya. Itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap sebagai politik penyeimbang,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi risiko atas gagasan koalisi permanen. “Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut dan jangan lupa, suatu kekuasaan absolut itu bisa juga merusak,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen. Hal ini ia sampaikan saat acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
“Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” sambungnya.