Rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di Sumatera—mulai dari kebakaran hutan, kabut asap, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, hingga banjir bandang—tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena alamiah. Pola kerusakan yang meluas dan konsisten ini menunjukkan adanya gangguan ekologis yang jauh lebih serius daripada sekadar peristiwa alam yang terjadi secara acak.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Sumatera tengah mengalami apa yang oleh Jared Diamond disebut sebagaiecocide (ekosida): kehancuran lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia serta diperparah oleh kegagalan institusi sosial, politik, dan ekonomi dalam mengelolanya.
Runtuhnya sistem sosial-ekologis
DalamCollapse: How Societies Choose to Fail or Succeed(2005), Diamond menggambarkan ekosida sebagai proses ketika masyarakat secara perlahan merusak basis ekologis yang menopang kehiduÂpannya sendiri. Kerusakan ini biasanya dipicu oleh kombinasi eksploitasi sumber daya yang berlebihan, deforestasi besar-besaran, praktik pengelolaan lahan yang buruk, serta ketidakmampuan institusi politik merespons kerusakan ekologis secara memadai.
Realitas di Sumatera memperlihatkan pola tersebut dengan sangat jelas. Deforestasi puluhan tahun untuk ekspansi perkebunan sawit dan kayu industri, pembakaran lahan sebagai cara termudah membuka lahan, serta abainya prinsip keberlanjutan telah memusnahkan ekosistem tropis yang dulunya amat kaya. Sumatera yang dahulu memiliki tutupan hutan hujan yang luas kini berubah menjadi bentang alam monokultur yang rapuh.
Diamond menyebut transformasi di atas sebagai konsekuensi dariovershoot, ketika konsumsi manusia melebihi kemampuan regeneratif lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun bukanlah kecelakaan ekologis, melainkan bagian dari logika sistem produksi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dan mengorbankan keseimbangan ekologis.
Lebih dari isu lingkungan
Meskipun api menjadi pemicu kebakaran hutan dan kabut asap, penyebab utamanya terletak pada struktur ekonomi-politik Indonesia yang bersifat ekstraktif. Sistem ini menciptakan insentif bagi deforestasi, memfasilitasi ekspansi industri perkebunan, dan mengabaikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, persoalan seperti banjir bandang di Sumatera tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi teknis, melainkan harus dimulai dari pembenahan akar ekonomi-politik yang selama ini membiarkan kerusakan berlangsung.
Menurut lensa studi Diamond, ekosida tidak hanya berupa kerusakan fisik lingkungan, melainkan juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam mengelola sumber daya. Di Sumatera, pelemahan kebijakan tata ruang, lemahnya penegakan hukum, serta ketergantungan ekonomi pada komoditas ekstraktif seperti sawit dan pulp menjadi faktor yang mempercepat laju kerusakan ekologis.
Diamond menegaskan bahwa banyak peradaban masyarakat runtuh bukan karena tidak memiliki pengetahuan, tetapi karena tidak mau mengambil keputusan kritis yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Fenomena ini tergambar dalam lambannya reformasi tata kelola perkebunan, maraknya praktik pembakaran ilegal, dan minimnya perlindungan terhadap kawasan gambut.
Dimensi moral kerusakan ekologis
Kerusakan ekologis yang terjadi di Sumatera juga memuat dimensi moral yang tidak dapat diabaikan. Kehilangan hutan bukan hanya hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga hilangnya ruang hidup masyarakat adat yang selama berabad-abad bergantung pada hutan untuk identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Terdesaknya spesies endemik seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera, serta meningkatnya risiko kesehatan akibat kabut asap yang menyelimuti jutaan orang, menunjukkan bahwa ekosida berdampak jauh melampaui kerangka ekonomi atau teknis.
Dari perspektif Diamond, situasi ini mencerminkan kegagalan masyarakat menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam. Ketika ekosistem runtuh, keruntuhan tersebut pada akhirnya akan merusak pondasi sosial, ekonomi, dan politik yang sebelumnya dibangun di atasnya. Dengan kata lain, manusia sedang merusak pondasi kehidupannya sendiri dan mempercepat kehancuran yang pada akhirnya akan kembali menghantam dirinya.
Keluar dari spiral ekosida
Untuk keluar dari spiral ekosida, Sumatera membutuhkan perubahan struktural yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politik dan ekonomi. Restorasi kawasan gambut yang berkelanjutan, pemulihan fungsi Daerah Aliran Sungai, penghentian deforestasi primer, serta diversifikasi ekonomi lokal merupakan langkah-langkah penting.
Namun yang tidak kalah krusial adalah perubahan paradigma: kerusakan lingkungan bukanlah harga yang harus dibayar demi pembangunan, melainkan hasil dari pilihan politik dan kebijakan yang dapat—dan harus—diubah. Dikotomi antara pembangunan dan konservasi sering kali merupakan dilema palsu yang diciptakan oleh elite ekonomi dan politik untuk mengeruk alam sambil membohongi masyarakat luas.
Bencana di Sumatera adalah alarm keras bahwa kita berada pada jalur menuju keruntuhan ekologis yang telah lama diperingatkan Diamond. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ekosida sedang terjadi, tetapi apakah masyarakat dan negara mampu mengambil keputusan tepat sebelum kerusakan mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan.
Upaya restorasi keutuhan lingkungan hanya mungkin dilakukan jika keberlanjutan hidup masyarakat lokal dan makhluk non-manusia ditempatkan sebagai prioritas utama. Hanya melalui kesadaran semacam ini kita dapat berharap menemukan kembali keseimbangan yang selama ini diabaikan.
