Di tengah upaya menyuarakan krisis iklim, pernyataan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, menjadi sorotan dan memicu perdebatan di ruang publik. Ia menyatakan bahwa hutan bukanlah penyumbang oksigen terbesar di dunia, melainkan fitoplankton dan alga yang notabene merupakan organisme yang hidup di laut. Viktor menambahkan bahwa pencairan es di wilayah kutub yang menyebabkan perluasan permukaan laut berpotensi meningkatkan produksi oksigen, sehingga seolah memiliki konotasi positif.
Lantas, sejauh mana klaim tersebut benar dan memiliki dasar ilmiah yang utuh? Lebih jauh lagi, apakah pernyataan semacam itu membantu publik memahami krisis perubahan iklim, atau justru sebaliknya, berpotensi menyesatkan cara pandang masyarakat terhadap persoalan ekologis yang kompleks?
Benarkah laut penyumbang oksigen terbesar?
Jika dibaca sekilas, memang benar jika dikatakan bahwa laut merupakan penyumbang oksigen terbesar di bumi. Hal ini dibuktikan dari berbagai riset terutama dari European Marine Boards yang menyebutkan bahwa sekitar lima puluh persen oksigen di bumi diproduksi oleh organisme yang hidup di laut.
Tak hanya itu, dinyatakan pula bahwa laut berkontribusi pada setiap dua hembusan napas dari seluruh organisme yang hidup di bumi melalui produksi oksigennya. Dengan luas laut yang mencapai tujuh puluh persen dari total keseluruhan luas bumi, hal tersebut menunjukkan betapa signifikan peran laut dalam keberlangsungan kehidupan.
Namun, dengan fakta tersebut, apakah lantas peran hutan dalam menjaga ekosistem dapat dikerdilkan begitu saja? Ataukah dengan adanya pemanasan global, laut yang semakin luas menjadi alarm positif bagi produksi oksigen yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup?
Perubahan iklim yang kompleks
Sayangnya, persoalan perubahan iklim tak dapat disederhanakan dengan logika tersebut. Benar jika dikatakan bahwa hutan memang bukan penghasil oksigen terbesar di bumi, tetapi hutan juga memiliki berbagai peran lain seperti penyerap karbon dioksida, pengatur iklim mikro, penjaga siklus hidrologi, hingga habitat bagi spesies darat. Lebih jauh, hutan juga berkontribusi dalam menahan pelepasan miliaran ton COâ‚‚ ke atmosfer sehingga berperan signifikan dalam menekan laju pemanasan global.
Sementara itu, klaim bahwa perluasan laut akibat pencairan es di kutub menciptakan lebih banyak oksigen juga tidak sesederhana itu secara ilmiah. Pencairan es di kutub memang menyebabkan laut meluas, tetapi peningkatan suhu bumi yang menyertainya juga berdampak pada terhambatnya pembentukan dan distribusi oksigen di laut. Fenomena ini disebut sebagai ocean deoxygenation, situasi ketika suhu air laut menghangat sehingga tingkat kelarutan oksigen berkurang dan pencampuran oksigen antar lapisan laut melemah (Meissner et. al., n.d. 2024).
Schmidtko et. al. (2017) bahkan menyebutkan bahwa mekanisme tersebut telah menurunkan kandungan oksigen di laut sebesar lebih dari dua persen sejak 1960 sekaligus meningkatkan volume perairan tak beroksigen di Pasifik hingga empat kali lipat. Situasi yang tentunya bak dua mata koin yang berkebalikan dengan anggapan bahwa perluasan laut akan meningkatkan produksi oksigen.
Salah kaprah soal perubahan iklim
Alih-alih mengedukasi, pernyataan tersebut justru berpotensi menambah miskonsepsi di masyarakat soal perubahan iklim. Padahal, literasi perubahan iklim yang akurat sedang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bersama terkait fenomena ini. Apalagi, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami perubahan iklim secara utuh.
Mengenai hal ini, riset yang dipublikasikan Yale University pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 44 persen dari 3.490 responden di Indonesia yang dapat menyebutkan definisi perubahan iklim dengan tepat. Lebih lanjut, hanya 18 persen dari mereka yang percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia.
Rendahnya pemahaman ini menunjukkan bahwa literasi perubahan iklim merupakan kebutuhan yang mendesak. Namun sayangnya, upaya peningkatan literasi perubahan iklim melalui pendidikan juga masih menemui beberapa kendala.
Tang (2024) menyebutkan bahwa meskipun dianggap penting, posisi pendidikan perubahan iklim dalam kebijakan masih tersisihkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Lebih lanjut, pendidikan perubahan iklim kerap belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum formal maupun program pendidikan nonformal. Akibatnya, proses pembelajaran tidak sepenuhnya mampu membangun pemahaman yang komprehensif, apalagi mendorong perubahan sikap dan perilaku secara berkelanjutan.
Literasi iklim sebagai basis aksi dan advokasi
Padahal, jika masyarakat dibekali informasi yang benar, aksi-aksi iklim di tingkat akar rumput dapat semakin dikembangkan. Kesadaran yang baik juga memungkinkan lahirnya tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, penghematan energi, hingga partisipasi dalam berbagai inisiatif perlindungan lingkungan di tingkat lokal. Karena itu, upaya edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi perubahan iklim yang akurat perlu terus dilakukan secara sistematis, sekaligus untuk meluruskan berbagai miskonsepsi yang masih berseliweran di tengah masyarakat.
Pemahaman yang tepat dapat menjadi pintu masuk untuk aksi iklim yang lebih luas, terutama pada level advokasi kebijakan. Coffman & Beer (2015) menyebutkan bahwa dalam advokasi kebijakan, peningkatan pengetahuan terkait isu kebijakan menjadi pondasi penting untuk menciptakan perubahan kebijakan.
Sejalan dengan pandangan di atas, masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai tidak hanya mampu memahami substansi persoalan, tetapi juga mengetahui apa peran mereka dalam penyelesaian masalah. Lambat laun, publik akan menuntut pengambil keputusan untuk memiliki pertanggungjawaban dalam menyusun kebijakan pro-iklim yang semakin dibutuhkan di tengah kondisi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.
