Di tengah arus pembangunan yang semakin menekankan produktivitas dan daya saing ekonomi, pendidikan kerap direduksi menjadi instrumen teknokratis: sebuah sistem yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Sekolah dan perguruan tinggi diposisikan sebagai jalur linear menuju pasar kerja, sedangkan keberhasilan pendidikan diukur dari seberapa cepat lulusannya terserap industri.
Pendidikan adalah proses pemanusiaan
Dalam kerangka ini, pendidikan kehilangan makna paling mendasarnya sebagai proses pemanusiaan. Ia tidak lagi dilihat sebagai ruang untuk membentuk cara berpikir, melainkan sebagai pabrik yang mencetak individu sesuai kebutuhan pasar. Reduksi semacam ini bukan hanya menyederhanakan fungsi pendidikan, tetapi juga berisiko menghilangkan dimensi kritis yang justru menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Padahal, jika ditarik ke pemahaman yang lebih mendalam, pendidikan selalu memiliki posisi yang jauh lebih kompleks. Ia adalah katalisator yang menggerakkan transformasi individu, bukan sekadar sarana transfer keterampilan teknis. Pendidikan bekerja pada level kognitif, afektif, dan reflektif secara bersamaan. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang bekerja, tetapi juga bagaimana seseorang berpikir, mempertanyakan, dan memaknai realitas di sekitarnya.
Kualitas sumber daya manusia tidak semata ditentukan oleh kemampuan teknis, melainkan oleh kapasitas berpikir kritis, kemampuan membaca situasi, serta keberanian untuk merumuskan alternatif terhadap kondisi yang ada. Di dalam bahasa Ki Hadjar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk mengola cipta, rasa, dan karsa.
Orientasi pendidikan yang semakin pragmatis telah menggeser fokus tersebut. Kurikulum yang terlalu menekankan capaian kognitif yang terukur dan keterampilan teknis yang “relevan pasar” seringkali mengorbankan proses berpikir yang lebih dalam.
Peserta didik didorong untuk menguasai materi, tetapi tidak selalu diajak untuk memahami makna di baliknya. Mereka dilatih untuk menjawab soal, tetapi tidak dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan. Dalam situasi ini, pendidikan justru berpotensi menghasilkan individu yang patuh terhadap sistem, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengkritisinya.
Banking education
Kondisi ini mengingatkan pada kritik Paulo Freire terhadap model pendidikan yang ia sebut sebagai banking education. Siswa diposisikan sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pengetahuan. Dalam pendidikan dengan paradigma bank, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang statis dan ditransfer secara satu arah dari guru kepada murid.
Konsekuensi pendekatan perbankan adalah proses belajar kehilangan sifat dialogisnya. Siswa tidak memiliki ruang untuk mengembangkan kesadaran kritis. Freire justru menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan, di mana individu mampu memahami realitas sosialnya dan mengambil posisi secara sadar di dalamnya. Pendidikan bukan hanya soal mengetahui, tetapi juga soal menyadari.
Jika perspektif ini diterapkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, jelas bahwa pendidikan yang hanya berorientasi pada penciptaan tenaga kerja akan selalu berada pada level yang dangkal. Ia mungkin mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek industri, tetapi gagal membangun kapasitas jangka panjang masyarakat. Sumber daya manusia yang dihasilkan dari sistem semacam ini cenderung adaptif secara teknis, tetapi rapuh secara intelektual. Mereka mampu mengikuti perubahan, tetapi tidak selalu mampu memahami arah perubahan tersebut, apalagi mempengaruhinya.
Manusia sebagai alat produksi
Lebih jauh, reduksi pendidikan menjadi mesin pencetak pekerja juga mencerminkan cara pandang yang sempit terhadap manusia itu sendiri. Manusia diposisikan sebagai alat produksi, bukan sebagai subjek yang memiliki potensi berpikir dan mencipta. Alat produksi konsisten di dalam repetisi, tetapi tidak peka konteks dan susah beradaptasi.
Dalam logika ini, nilai seseorang ditentukan oleh produktivitas ekonominya, bukan oleh kemampuannya untuk berkontribusi secara sosial, kultural, atau bahkan ekologis. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh efisiensi kerja, tetapi juga oleh kemampuan kolektifnya untuk berpikir kritis, berinovasi, dan merespons tantangan secara kreatif.
Di sinilah pendidikan seharusnya memainkan peran strategisnya sebagai ruang untuk mempertajam nalar. Pendidikan yang bermakna bukanlah pendidikan yang hanya menghasilkan jawaban, tetapi pendidikan yang melahirkan pertanyaan. Ia mendorong individu untuk tidak menerima realitas secara apa adanya, tetapi untuk menguji, meragukan, dan jika perlu, mengubahnya. Dalam proses ini, pendidikan menjadi arena pembentukan kesadaran, bukan sekadar pelatihan keterampilan.
Sayangnya, dalam praktiknya, dimensi ini sering terpinggirkan. Tekanan untuk menghasilkan lulusan yang “siap kerja” membuat institusi pendidikan lebih fokus pada aspek teknis dibandingkan pengembangan nalar. Diskursus kritis, refleksi filosofis, dan eksplorasi intelektual sering dianggap sebagai hal yang tidak praktis. Padahal, justru di situlah letak kekuatan pendidikan sebagai katalisator perubahan. Tanpa kemampuan berpikir kritis, sumber daya manusia akan selalu berada dalam posisi reaktif, bukan proaktif.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan paradoks. Di satu sisi, pendidikan berhasil meningkatkan angka partisipasi dan menghasilkan lebih banyak lulusan. Namun di sisi lain, kualitas pemikiran tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya, masyarakat memiliki lebih banyak tenaga kerja, tetapi tidak selalu memiliki lebih banyak pemikir.
Dalam situasi global yang semakin kompleks, kekurangan ini menjadi sangat krusial. Tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disrupsi teknologi tidak dapat diselesaikan hanya dengan keterampilan teknis. Ia membutuhkan kemampuan analisis, refleksi, dan imajinasi yang hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan yang memerdekakan pikiran.
