Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri forum diskusi bersama akademisi Universitas Gadjah Mada bertajuk “Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi”. Diskusi yang berlangsung di Kompleks Bulaksumur UGM tersebut menghadirkan Wakil Rektor UGM Arie Sujito dan Dosen Departemen Sosiologi UGM Andreas B. Widyanta.
Moderator Lukas Benevides menyoroti tantangan birokrasi Indonesia yang masih dihadapkan pada ketegangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat partisipasi demokratis masyarakat. Menurutnya, birokrasi harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa kehilangan orientasi pada kesejahteraan warga.
Dalam kesempatan ini, Ayep Zaki membagikan pengalamannya melakukan transformasi birokrasi di Kota Sukabumi melalui dua fokus utama, yaitu penguatan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Menurut Ayep, birokrasi tidak boleh hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga harus mampu mengelola potensi daerah secara efektif untuk menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Dengan menjalankan regulasi birokrasi secara disiplin, kita bahkan bisa menghitung proyeksi kapan stunting dan kemiskinan dapat mencapai nol persen, serta kapan tingkat pengangguran terus menurun,” ujar Ayep.
Ia menambahkan transformasi birokrasi membutuhkan semangat kewirausahaan agar pemerintahan dapat bekerja lebih cepat, tanggap, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan setiap program dan kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Andreas menanggapi dengan menekankan pentingnya sinergi antara birokrasi dan semangat kewirausahaan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi demokrasi dapat diorkestrasi untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan birokrasi perlu membedakan fungsi penghimpunan sumber daya (fundraising) dan fungsi penyaluran manfaat (delivering), sehingga keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh warga.
Sejalan dengan itu, Arie Sujito menegaskan bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan dan inovasi birokrasi adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapainya, birokrasi harus berani keluar dari pola business as usual, mendorong inovasi, serta mengambil risiko yang terukur.
Arie juga menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat agar pemerintah memahami kebutuhan riil warga dan tidak terjebak pada pendekatan yang semata-mata teknokratis.
“Masyarakat harus diletakkan sebagai subjek sekaligus mitra pembangunan. Legitimasi pemerintah tidak hanya berasal dari kewenangan formal, tetapi dari seberapa besar manfaat program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Diskusi ini menunjukkan birokrasi yang kuat memerlukan kepemimpinan yang inovatif, aparatur yang disiplin, serta keberanian untuk mengadopsi semangat kewirausahaan tanpa kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengalaman Kota Sukabumi menjadi contoh bagaimana birokrasi dapat bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
