Menguatnya dolar Amerika Serikat dan tekanan terhadap rupiah belakangan ini kembali memunculkan pertanyaan yang pernah menghantui Indonesia hampir tiga dekade lalu, apakah gejolak nilai tukar dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas? Sebagian pihak segera mengingat tahun 1998, ketika krisis moneter menjelma menjadi krisis ekonomi, sosial, dan politik yang mengubah arah perjalanan bangsa. Namun, menyamakan kondisi 2026 dengan 1998 tentu merupakan penyederhanaan yang berlebihan.
Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998. Sistem perbankan lebih kuat, pengawasan sektor keuangan lebih ketat, cadangan devisa lebih besar, dan tata kelola ekonomi jauh lebih matang. Mekanisme demokrasi juga telah berkembang sehingga pergantian kepemimpinan berlangsung melalui jalur konstitusional. Fondasi yang tersedia saat ini memberikan daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan masa krisis dahulu.
Namun, perbedaan itu tidak berarti bahwa sejarah kehilangan relevansinya. Justru pelajaran terpenting dari 1998 bukanlah soal angka kurs semata, melainkan soal kepercayaan. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap kemampuan negara mengelola keadaan, tekanan ekonomi dapat berubah menjadi ketidakpastian politik. Krisis sering kali tidak lahir hanya karena indikator ekonomi memburuk, melainkan karena publik merasa tidak memperoleh penjelasan, kepastian, dan arah yang meyakinkan.
Dalam konteks tersebut, nilai tukar rupiah sebetulnya hanyalah salah satu indikator. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, otoritas moneter, dan para pemangku kepentingan menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Publik dapat menerima kenyataan bahwa ekonomi global sedang menghadapi tantangan. Yang sulit diterima adalah ketika muncul kesan bahwa masalah dianggap remeh, komunikasi tidak jelas, atau kebijakan berjalan tanpa koordinasi yang meyakinkan.
Tantangan lain yang membedakan 2026 dari 1998 adalah kecepatan arus informasi. Pada akhir 1990-an, informasi masih bergerak melalui media konvensional dan jaringan komunikasi yang terbatas. Kini, persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit melalui media sosial. Kabar yang belum tentu benar dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Dalam situasi seperti itu, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan di ruang publik. Poin ini yang jelas jadi tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, membandingkan 2026 dengan 1998 seharusnya tidak dimaksudkan untuk menebar ketakutan. Perbandingan tersebut lebih tepat dipahami sebagai pengingat bahwa ekonomi dan politik tidak pernah benar-benar terpisah. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah, sementara ketidakpastian politik dapat memperburuk sentimen ekonomi. Hubungan timbal balik inilah yang pernah terlihat pada 1998—dan saya yakin—masih tetap relevan hingga hari ini.
Indonesia memiliki modal yang jauh lebih kuat untuk menghadapi tekanan global dibandingkan tiga dekade lalu. Namun kekuatan itu hanya akan efektif apabila dibarengi dengan kepemimpinan yang responsif, komunikasi yang jujur, dan kebijakan yang mampu menjaga kepercayaan publik.
Sejarah tidak selalu berulang, tetapi kerap memberikan peringatan. Dan peringatan terbesar dari 1998 adalah sebuah bangsa tidak boleh menunggu gejala kecil berubah menjadi krisis besar sebelum bertindak. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah 2026 akan menjadi 1998. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita cukup bijak untuk belajar dari 1998 agar sejarah tak berulang.
