Wali Kota Ayep Zaki membagikan pengalaman kepemimpinannya dalam membenahi birokrasi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajukBirokrasi Kuat, Warga Sejahterayang digelar di kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Di hadapan puluhan civitas akademika, Ayep menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga memiliki pemahaman kuat mengenai pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mau SDM ini mengerti betul bukan hanya pelayanan. Dia seorang pemimpin yang di situ ada anggaran dan harus mencari pendapatan. Pemimpin juga harus mengeluarkan anggaran dengan benar,” ujar Ayep.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat awal menjabat adalah kondisi fiskal Kota Sukabumi yang masih lemah. Namun melalui berbagai langkah perbaikan, ia optimistis kemampuan keuangan daerah akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
“Saya ketika masuk fiskal sangat lemah, saya perbaiki, insya Allah Desember akhir tahun ini akan naik. Saya sudah bikin simulasi sampai 2034, di sana fiskal kita akan sangat kuat. Dan posisi kuat itu di 2029,” katanya.
Ayep menjelaskan, penguatan fiskal daerah tidak terlepas dari intervensi terhadap kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem kerja yang disiplin di lingkungan pemerintah kota. Kebijakan ini, kata Ayep, terbukti mampu meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara, terutama perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan saya menerapkan intervensi terhadap sumber daya manusia, dengan sistem kerja yang disiplin, terbukti menghasilkan produktivitas seluruh ASN terutama dinas-dinas yang berhadapan langsung dengan pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Untuk memastikan target kinerja berjalan sesuai rencana, Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan sistemkey performance index (KPI) yang dipantau langsung oleh wali kota setiap bulan.
“Di Sukabumi saya berlakukan dengankey performance index, setiap tanggal lima saya langsung kontrol sendiri secara umum capaian apa yang akan dicapai oleh perangkat daerah. Dan saya soroti key performance index terhadap perangkat daerah yang menghasilkan PAD. Itu lebih khusus. Karena memang itu kuncinya,” jelas Ayep.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih Kota Sukabumi selama kepemimpinannya ini bukan hasil dari penambahan regulasi baru, melainkan optimalisasi terhadap aturan yang telah ada.
“Saya mengoptimalisasi semua aturan-aturan yang sudah ada. Saya tidak menambah tidak mengurangi, saya hanya merekonsiliasi, dan kawal. Hasilnya dapat penghargaan. Kota paling toleran dan terinovatif se-Indonesia. Kemudian juga penurunan kemiskinan yang cukup baik. Inflasi kita hanya 2,8 persen, sementara nasional di atas 3 persen. Dan penghargaan lainnya,” ungkapnya.
Ayep menilai, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa birokrasi yang bekerja secara serius dan konsisten mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen melanjutkan berbagai program reformasi birokrasi hingga akhir masa jabatannya.
“Ternyata birokrasi ini apabila jalan secara sungguh-sungguh, ini terlihat dampak positifnya. Dan saya masih ingin melanjutkan sampai berakhirnya masa jabatan,” pungkasnya.
Pengalaman Ayep mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Ahli Sosiologi UGM Andreas Widyanta, menilai pengalaman Kota Sukabumi menunjukkan pentingnya birokrasi sebagai instrumen demokrasi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Andreas menekankan pemimpin politik tidak cukup hanya mengorkestrasi proses demokrasi, tetapi juga harus mampu memastikan pendapatan daerah dapat dikelola dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menegaskan orientasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan terhadap prosedur, melainkan harus memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. “Yang memandu instrumen seharusnya tujuan, bukan detail juknisnya. Penilaian keberhasilan harus dilihat dari tercapainya tujuan, bukan sebatas prosedur administratif,” ujarnya.
Dalam penutup paparannya, Ari menyebut pengalaman Ayep Zaki menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada hasil mampu bertahan di tengah keterbatasan fiskal dan sumber daya. Ia menilai fokus pada tujuan pembangunan, disertai disiplin birokrasi dan pemanfaatan teknologi, menjadi modal penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
“Pak Ayep memberi contoh, bukan sekadar omon-omon. Yang penting adalah bagaimana birokrasi yang kuat mampu menghasilkan kesejahteraan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.