Tidak semua daerah memiliki kemewahan berupa sumber daya alam yang melimpah atau destinasi wisata unggulan sebagai penggerak ekonomi. Kota Sukabumi justru berada pada posisi yang berbeda. Sebagai kota dengan luas wilayah hanya sekitar 48 kilometer persegi, Sukabumi dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang membuat pemerintah daerah harus mencari jalan pembangunan yang berbeda dari daerah lainnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum diskusi“Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi” yang diselenggarakan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (4/6/2026). Forum ini menghadirkan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Rektor UGM Arie Sujito, serta Dosen Departemen Sosiologi UGM Andreas B. Widyanta untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan daerah di tengah berbagai keterbatasan.
Dalam forum, Ayep Zaki secara terbuka mengakui berbagai keterbatasan yang dimiliki Kota Sukabumi. Berbeda dengan banyak daerah lain yang memiliki sumber daya alam atau destinasi wisata unggulan, Sukabumi harus bertumpu pada kualitas manusia dan tata kelola pemerintahan.
“Kota Sukabumi hanya sebuah kota kecil, 48 kilometer persegi, yang tidak memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Maka fokus pertumbuhan harus difokuskan pada SDM dan keuangan untuk pengembangan kota,” ungkap Ayep Zaki.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui birokrasi yang disiplin, produktif, dan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Wakil Rektor UGM Arie Sujito menilai bahwa pengalaman Kota Sukabumi menunjukkan bagaimana keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang untuk melakukan perubahan. Ia menyoroti capaian Kota Sukabumi yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali serta mendorong pertumbuhan pendapatan daerah meskipun memiliki berbagai keterbatasan sumber daya. Menurutnya, keberanian mengambil keputusan dan konsistensi menjalankan agenda pembangunan menjadi faktor penting dalam menghasilkan perubahan yang berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Andreas B. Widyanta menekankan bahwa birokrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendapatan daerah yang dihimpun dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Menurut Andreas, birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kesejahteraan melalui pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.
Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan terbesar Kota Sukabumi bukan terletak pada apa yang dimiliki, melainkan bagaimana mengelola apa yang ada. Ketika sumber daya alam dan pariwisata bukan menjadi keunggulan utama, maka kualitas SDM, kekuatan birokrasi, dan kesehatan fiskal menjadi fondasi yang menentukan arah pembangunan Kota Sukabumi ke depan.