Desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih ramai diperbincangkan publik. Sejumlah masyarakat mempertanyakan posisi desilnya terutama setelah mengetahui adanya perubahan dari desil sebelumnya.
Desil menjadi salah satu komponen dalam DTSEN yang digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Data ini menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam mendukung proses perencanaan hingga implementasi berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara atas respon publik. BPS menyatakan penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, bukan hanya dari jumlah penghasilan seseorang.
BPS: desil bukan ukuran tunggal
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka desil 1 hingga 10 tidak serta-merta menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang atau sebuah keluarga.
“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amelia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Amalia menjelaskan, penentuan angka desil tidak hanya didasarkan pada besaran penghasilan. BPS juga mempertimbangkan kondisi keseharian masyarakat, mulai dari kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, konsumsi listrik, pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan.
“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” lanjutnya.
Dengan demikian, keluarga yang memiliki pendapatan tertentu belum tentu otomatis berada pada kelompok desil tertentu. Posisi desil ditentukan melalui kombinasi sejumlah variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah akan kaji ulang penentuan desil
Pemerintah membuka kemungkinan melakukan kaji ulang terhadap penentuan desil masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menunggu hasil pendataan BPS sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).
Adapun Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan BPS masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Masyarakat khawatirkan perubahan desil
Di tengah pembahasan mengenai desil, sebagian masyarakat mengaku khawatir terhadap perubahan posisi mereka dalam pemeringkatan kesejahteraan, terutama karena desil dapat berkaitan dengan sasaran sejumlah program pemerintah.
Nisa (44), seorang pedagang ayam eceran, mengaku khawatir setelah mengetahui dirinya kini masuk dalam kelompok desil 6-10. Ia mengungkapkan penghasilan bersih yang diperoleh dari berjualan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari.
Nisa pun khawatir terutama berkaitan dengan bantuan pendidikan untuk anaknya. Sebelumnya, ia mendapatkan bantuan pendidikan untuk anak-anaknya ketika tercatat berada dalam desil 2.
Kekhawatiran publik ini menunjukkan persoalan desil sebatas pada peringkat. Bagi masyarakat, perubahan posisi desil dapat dinilai sebagai perubahan status ekonomi, sekaligus berpotensi memengaruhi akses terhadap program pemerintah.
