SLEMAN – Para Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Ibu Indonesia, Ibu Berisik, dan Jaringan masyarakat sipil Indonesia kembali menggelar Kenduri Suara Ibu yang kedua kalinya di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Jum’at (3/10/2025).
Selain menggelar diskusi atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), acara Kenduri Suara Ibu juga dimeriahkan dengan suara-suara peralatan dapur, pembacaan puisi, penampilan musik, dan berbagi pangan lokal sebagai bentuk demonstrasi atas pemilihan menu MBG yang jauh dari lokalitas pangan masyarakat Indonesia.
Diskusi ini didominasi oleh kaum perempuan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pekerja domestik menyiapkan pangan untuk keluarga. Mereka hadir membawa peralatan perangnya untuk menyuarakan keresahan atas program makan bergizi yang justru mengancam putra putri mereka. Turut hadir Diah Widuretno Penggagas Sekolah Konseptual serta Laksmi Savitri Dosen dan Peneliti Fakultas Antropologi UGM.
Penyuaran ibu-ibu dalam Kenduri Suara Ibu #2 ini didasarkan pada banyaknya korban keracunan akibat MBG di berbagai wilayah di Indonesia dengan Yogyakarta sebagai salah satu daerah dengan korban keracunan tertinggi. Selain itu, pelaksanaan MBG ini dinilai tidak melibatkan masyarakat kecil, pelaku usaha skala kecil, dan petani lokal.
“Katanya pelaksanaan MBG ini akan melibatkan petani lokal, tapi pelaksanaannya justru didominasi oleh bahan pangan impor yang tidak ditumbuhkan di tanah Indonesia. Proses penanamannya juga sangat sangat destruktif, artinya tidak alamiah dan tidak mengikuti keseimbangan alam. Penanamannya juga skala luas sehingga membutuhkan sistem mekanis dan kimia, yang dampaknya juga tidak baik” tutur Diah Widuretno.
Laksmi Savitri selaku Dosen Antropologi UGM juga menyatakan bahwa agenda MBG ini lekat sekali dengan politik pangan. Masyarakat Indonesia justru diperkenalkan dengan pangan-pangan yang tidak tumbuh dari Indonesia, tetapi dipaksa menerima bahwa pangan itu merupakan pangan utama bagi kita.
“Misalnya saja beras dan kedelai. Apakah kedelai yang selama ini kita kenal itu berasal dari petani lokal? Kedelai hitam yang ditanam seperti anak sendiri itu? Tidak kan? Kedelai itu tidak ditanam oleh petani kita. Kedelai-kedelai yang berasal dari petani kita justru dianggap tidak berkualitas dan mahal, sehingga mereka membuka kran impor besar”, tuturnya.
Aktivis perempuan Kalis Mardiasih menyoroti MBG bukan hanya agenda pemoles citra politik, tetapi juga menghubungkan alur hulu hilir dalam rantai pasok yang dikuasai oleh tentara. Alih-alih berfokus pada pemberdayaan masyarakat skala kecil, pelaksanaan program ini justru menggemukkan dan memfasilitasi orang-orang di lingkar presiden sebagai pelaksananya.
“Yang dari Badan Gizi Nasionalujug-ujug ke SPPG, ke Yayasan, ke dapur-dapur yang ternyata miliknya politisi-politisi. Ternyata bahkan kepemilikannya fiktif nggak tau itu organisasi mana yang punya. Dinkes daerah nggak diajak ngomong, Kementerian Kesehatan nggak diajak ngomong, DP3A nggak diajak ngomong, ibu-ibu sekitar nggak diajak ngomong. Ternyata bukan hanya desain tata kelolanya yang sentralistik, tapi juga rantai pangannya sentralistik”, tuturnya.
Siti Fauziah Saekhoni atau lebih dikenal sebagai Bu Tejo dalam film Tlik ikut menyuarakan gagasannya. Menurut Siti, masyarakat harus bersama-sama serempak dan kopak untuk saling terbuka apabila menemukan kesalahan dalam distribusi MBG, sehingga kritik dan protes ini tidak hanya diberikan oleh segelintir orang.
“Mudah mudahan pemerintah sadar diri kalau salah itu ya katakan salah, janganmbulet sakkarepe dewe”lanjutnya ketika turut berorasi dan menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan MBG.
“Kita ini sebagai rakyat mempercayakan mereka sebagai pemimpin, mengatur kebijakan baik untuk kita, ning kok secara praktik ndak ini bagaimana pertanggungjawabannya”, lanjutnya.
Ia menilai, walaupun program MBG memiliki niatan yang mulia, tetapi jika pelaksanaannya berantakan dan tidak bertanggungjawab, maka program ini juga tidak pantas dilaksanakan. Selain itu, MBG memakan anggaran yang tak sedikit.
Diskusi ditutup dengan pembacaantiga tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
- Pemberhentian dan evaluasi total program MBG, terutama desain tata kelola yang sentralistik dan berbasis komando;
- Diversifikasi pangan berbasis lokal, bukan pangan impor yang mengabaikan sumber daya masyarakat;
- Pengembalian kedaulatan pangan rakyat, termasuk hak untuk memproduksi dan mengkonsumsi pangan secara mandiri.
Bagi ibu-ibu yang ada, pangan adalah bentuk martabat manusia. Pemberian pangan yang asal-asalan dan tidak bertanggung jawab, artinya sama saja dengan menginjak-injak dan menghina anak-anak Indonesia.