Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakhiri polemik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada). MK menetapkan bahwa rakyat tetap memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung tanpa melalui dewan perwakilan rakyat daerah. Putusan itu memberi kepastian konstitusional. Semua pihak perlu menghormatinya. Kini saatnya bangsa ini menutup perdebatan yang tidak lagi produktif dan mulai mengerjakan agenda yang lebih penting.
Polemik memang berakhir, namun pekerjaan besar justru baru dimulai. Demokrasi lokal masih menyimpan banyak persoalan. Bangsa ini tidak boleh terus berkutat pada soal mekanisme. Kita harus mengarahkan perhatian pada kualitas pilkada dan mutu kepemimpinan daerah.
Selama ini, banyak pihak mengkritik pilkada langsung. Mereka menyoroti biaya penyelenggaraan yang tinggi, maraknya politik uang, dan polarisasi masyarakat. Kritik itu tidak keliru. Fakta juga menunjukkan banyak kepala daerah tersandung perkara korupsi setelah memenangkan kontestasi. Namun, semua persoalan itu tidak cukup menjadi alasan untuk mencabut hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Akar persoalan bukan terletak pada cara memilih kepala daerah. Persoalan sesungguhnya muncul dari praktik politik yang belum sehat. Politik uang masih menggerogoti proses demokrasi. Partai politik belum konsisten membangun kader. Banyak calon mengandalkan popularitas dan kekuatan modal. Rekam jejak serta kapasitas sering tersisih oleh pertimbangan elektabilitas.
Karena itu, mengganti mekanisme pemilihan tidak akan menyelesaikan masalah. Politik transaksional justru dapat berpindah ke ruang yang lebih tertutup. Masyarakat akan semakin sulit mengawasi proses politik. Ruang akuntabilitas pun bisa menyempit. Demokrasi membutuhkan pengawasan publik. Karena itu, hak rakyat memilih pemimpin tetap harus dipertahankan.
Kini partai politik memikul tanggung jawab yang lebih besar. Mereka harus memperbaiki proses kaderisasi. Mereka juga harus membuka ruang bagi kader yang memiliki integritas, kemampuan, dan rekam jejak yang baik. Sudah saatnya partai menghentikan kebiasaan mengutamakan figur yang hanya kuat secara finansial. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses yang sehat, bukan dari kekuatan modal.
Pemerintah dan DPR juga perlu membenahi aturan pendanaan politik. Ongkos pencalonan dan kampanye masih terlalu mahal. Kondisi ini mendorong praktik politik uang. Banyak kandidat mengeluarkan biaya yang tidak rasional demi memenangkan pemilihan. Setelah menjabat, sebagian dari mereka tergoda mencari jalan pintas untuk mengembalikan modal politik. Dari titik itulah praktik korupsi sering bermula.
Penyelenggara pemilu juga tidak boleh lengah. Mereka harus memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pilkada. Aparat penegak hukum harus menindak politik uang tanpa ragu. Mereka juga harus menindak penyalahgunaan fasilitas negara dan menjaga netralitas aparatur sipil negara. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Masyarakat pun memegang peran yang sama penting. Hak memilih bukan sekadar hak politik. Hak itu juga mengandung tanggung jawab moral. Pemilih perlu menolak politik uang. Mereka harus melawan hoaks dan propaganda yang menyesatkan. Mereka juga perlu menilai calon dari gagasan, integritas, rekam jejak, dan hasil kerjanya. Demokrasi hanya akan tumbuh jika masyarakat menggunakan hak pilih secara sadar.
Putusan MK seharusnya menjadi titik balik bagi semua pihak. Kita tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk memperdebatkan cara memilih kepala daerah. Energi itu jauh lebih bermanfaat jika kita gunakan untuk memperbaiki sistem politik. Kita perlu membangun partai yang sehat, birokrasi yang netral, penyelenggara pemilu yang profesional, dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah itulah yang akan memperkuat demokrasi lokal.
Demokrasi—sesungguhnya, tidak hanya berbicara tentang prosedur. Demokrasi harus melahirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Putusan MK telah menutup satu babak perdebatan. Bangsa Indonesia, kini memasuki babak baru. Babak yang menuntut keberanian untuk membenahi sistem politik, bukan sekadar memperdebatkan mekanisme pemilihan. Demokrasi akan semakin kuat jika semua pihak bersedia memperbaiki diri. Dari sanalah lahir pemimpin daerah yang mampu bekerja, melayani masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik.
