Tiga serangkai ilmuwan politik paling berpengaruh di Amerika Utara–Steven Levitsky, Lucan Ahmad Way, dan Daniel Ziblatt–baru saja merilis satu artikel terkait politik domestik dan demokrasi Amerika Serikat. Pertanyaan utamanya, apa yang akan terjadi pada demokrasi Amerika Serikat pada Pilpres 2028? Sambil mendeskripsikan kondisi demokrasi Amerika hari ini, mereka memprediksi pemilu Amerika mendatang dan dampaknya terhadap demokrasi Amerika (Levitsky et al., 2026).
Tanpa ragu, Levitsky, Way dan Ziblatt memvonis Amerika hari ini telah jatuh ke dalam jurang otoritarianisme kompetitif, meminjam gagasan Levitsky dan Way (2010). Sebuah negara dikatakan sudah menganut rezim otoritarianisme kompetitif jika kompetisi pada pemilu tetap berjalan, tetapi tidak adil karena petahana menggunakan institusi-institusi negara (weaponize state institutions) untuk melumpuhkan lawan politik dan memenangkan pertarungan.
Kalau menggunakan definisi klasik Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1996), demokrasi Amerika saat ini sedang deconsolidated. Sebuah negara dikatakan memiliki consolidated democracy jika semua tokoh kunci politik setuju dan sungguh berkompetisi menggunakan aturan main demokrasi. Yang terjadi di Amerika periode pertama Trump tidak menerima kekalahan. Trump periode kedua menyerang, mengancam dan mengkriminalisasi lawan politik menggunakan berbagai institusi negara. Berbagai media yang mengkritisi dirinya dibungkam.
Kondisi Amerika saat ini dikuasai Trump dan didukung penuh Partai Republik yang menguasai Kongres. Partai konservatif ini sudah tidak demokratis karena dikooptasi Donald Trump dan kroninya (Levitsky & Ziblatt, 2023). Maka, demokrasi US ke depan belum dapat dipastikan: apakah semakin merosot atau bangkit kembali. Meskipun begitu, pada pemilu berikut, Levitsky dan kedua koleganya yakin Partai Republik akan sulit mengalahkan Demokrat, kendati pun Republik menggunakan cara-cara tidak demokratis.
Ada beberapa alasan. Pertama, oposisi dapat tetap memenangkan pertarungan di dalam pemilu yang tidak adil seperti sudah terjadi di beberapa negara beberapa tahun terakhir. Kedua, manipulasi pemilu berskala besar sulit dilakukan karena sistem pemilu AS yang terdesentralisasi dan independensi pengadilan.
Ketiga, popularitas Donald Trump yang rendah, dengan approval rating di bawah 40 persen, meningkatkan risiko kegagalan upaya manipulasi elektoral, seperti sudah terjadi di banyak negara. Keempat, otoritarianisme Trump semakin mendapat perlawanan dari berbagai segmen sosial. Kekuatan masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan kelompok oposisi menyediakan countervailing power untuk menghambat konsolidasi kekuasaan pemerintah.
Meskipun demikian, Levitsky dan kawan-kawan tidak yakin demokrasi Amerika akan segera membaik jika Partai Demokrat menang. Konsolidasi kembali demokrasi selalu membutuhkan waktu. Warga Amerika juga belum tentu langsung memahami dan menangkap dampak buruk dari kemerosotan demokrasi di bawah Trump.
Pilpres Indonesia 2029
Membicarakan Pilpres 2029 di Indonesia terasa terlalu pagi. Namun tidak untuk para politisi haus kuasa yang tiap hari saling memonitor dan mengincar kursi kekuasaan. Di berbagai forum publik, Prabowo secara lantang dan percaya diri menunjukkan tekadnya untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Di sudut lain, pidato Ketua Umum Partai Demokrasi, Agus Harimurti Yudhoyono, menimbulkan tafsiran kuat bahwa ia tengah memberi sinyal untuk ikut memperebutkan kursi empuk RI 1 pada 2029.
Meskipun menyatakan diri sudah pensiun, sepuluh tahun nyatanya belum memuaskan dahaga Jokowi untuk berkuasa. Ia berseliweran kemana-mana untuk menyiapkan karpet murah buat putra mahkotanya pada 2029. Ketua umum Projo, Budi Arie Setiadi, pelayan politik Jokowi, secara terang-terangan bahkan mendorong pilpres digelari lebih awal. Gibran berkali-kali dipasangkan dengan tokoh potensial seperti Kang Dedi Mulyadi.
PDIP sendiri tentu tidak ingin duduk menonton. Partai pemenang tiga pemilu terakhir ini memiliki sejumlah kader mumpuni yang siap berlaga kapan pun. Ganjar dan Ahok, meskipun bukan lagi kepala daerah, belum juga kehilangan pesona politiknya. Kesuksesan memimpin Jakarta membuat Gubernur Pramono Anung, yang hampir tidak memiliki musuh politik di republik ini, ikut masuk di dalam bursa.
Perhelatan Pilpres 2029 masih menunggu waktu tiga tahun, tetapi genderang perang sudah dibunyikan. Garis demarkasi lawan dan kawan semakin kabur. Sulit untuk membedakan siapa yang berada di barisan lingkaran pendukung pemerintahan Prabowo dan siapa lawannya. Potret ini membuat para analis politik semakin sulit untuk memprediksi Pilpres 2029, tetapi menjadi sinyal positif bahwa demokrasi masih berdetak di republik ini.
Namun yang darurat bukan berapa pasangan calon yang akan maju, melainkan apakah pola otoritarianisme kompetitif warisan Jokowi tahun 2024 akan diwariskan Prabowo. Meskipun Prabowo tampak sebagai politisi innocent yang lebih suka bermain lurus dan terang-terangan seperti seorang ksatria, ia pernah dilatih seorang suhu yang cerdik bermain kotor, menghalalkan semua cara untuk memenangkan kandidat pilihannya. Maka, Prabowo tentu paham cara permainannya, tinggal mengeksekusi.
Otoritarianisme kompetitif di Indonesia
Pilpres 2024 persis adalah contoh otoritarianisme kompetitif dilakonkan di Indonesia. Pemilu memang berjalan, tetapi sudah dipastikan siapa pemenangnya. Lawan politik seperti Anies Baswedan dikriminalisasi melalui lembaga negara seperti KPK. Berbagai lembaga negara dan relawan-relawan dikerahkan (Hadiprayitno, 2024). Aturan main diubah agar Gibran dapat dicalonkan (Scott, 2024; Faisal Uncensored, 2024).
Cara weaponizing state institutions sebenarnya sudah lama dipraktekkan di Indonesia selama Orde Baru. Bedanya, Jokowi menghidupkan kembali pola itu secara lebih halus, canggih dan strategis sehingga sulit dipahami mayoritas warga Indonesia yang masih terus mendukung dirinya.
Apakah pola ini akan diulangi pada Pilpres 2029? Besar kemungkinan Prabowo akan menggunakan pola serupa jika dia terpojok. Namun, jika lawan Prabowo adalah Jokowi yang mendukung anaknya dengan pasangan lain, ceritanya tentu saja bisa berbeda. Ketika dua penjahat mantan satu klub bersaing di kubu berbeda, mereka sudah saling memahami strategi bermain kotor. Maka hanya ada dua skenario.
Skenario terbaik adalah karena sudah saling memahami taktik main jahat, mereka mungkin berpikir untuk mengikuti aturan main yang fair. Menggunakan taktik lama yang kotor sudah pasti akan kalah karena dapat diantisipasi lawan. Skenario ini masuk akal lantaran Jokowi-Gibran dan Prabowo sama-sama memiliki pendukung kuat di kalangan elit-oligarki yang menguasai pemerintahan saat ini.
Skenario terburuk adalah keduanya mengeksploitasi semua cara buruk, berapapun cost-nya, untuk memenangkan pertarungan. Skenario ini juga berpeluang besar untuk dijalankan karena politisi dengan libido kekuasaan yang ekstrim mudah kesurupan di hadapan godaan berkuasa. Bukan akalnya tidak dipakai, akalnya justru diinstrumentalisasi untuk melayani kejahatan supaya terus berkuasa.
Jika skenario pertama dijalankan, demokrasi Indonesia dapat diselamatkan. Namun, jika skenario kedua yang diluncurkan, demokrasi Indonesia dapat semakin sekarat, tetapi juga dapat bounce back. Demokrasi Indonesia akan semakin menderita karena cara-cara kotor dalam berpolitik dinormalisasi. Politik lantas tidak lain dari arena perjudian dan pencurian institusional.
Namun, skenario kedua ini juga dapat menjadi blessing in disguise bagi demokrasi Indonesia. Jika dua penjahat raksasa saling menyerang habis-habisan dengan semua sumber dayanya, kalah atau menang, keduanya tetap menjadi arang. Yang diuntungkan adalah kalangan politisi penyokong demokrasi.
